5 PR Buat Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Pengganti Sri Mulyani

AKURAT.CO Suasana di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), terasa berbeda dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perombakan kabinet. Dari sejumlah nama yang diganti, satu posisi mencuri perhatian publik yakni kursi Menteri Keuangan.
Seperti yang sudah diketahui bersama, Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati merupakan sosok yang identik dengan kredibilitas fiskal Indonesia selama hampir satu dekade, resmi digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Keputusan tersebut sontak memicu diskusi panjang di kalangan ekonom, pelaku pasar, hingga masyarakat umum. Pasalnya, peran Menteri Keuangan bukan sekadar mengelola anggaran, tetapi juga menjadi penjaga utama stabilitas ekonomi nasional.
Dari LPS ke Kemenkeu
Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah figur asing di dunia ekonomi. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Dalam kapasitas itu, ia terlibat menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan, terutama ketika sistem keuangan nasional diterpa badai pandemi Covid-19.
Baca Juga: Cukai Minuman Manis Akan Berlaku 2026, Kemenkeu Tegaskan Aspek Kesehatan
Latar belakang akademis dan kiprahnya sebagai ekonom memberi Purbaya reputasi sebagai sosok yang memahami dinamika makroekonomi.
Namun, jabatan baru yang kini diembannya membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sebagai bendahara negara, Purbaya harus memastikan bahwa mesin fiskal berjalan efisien, disiplin, sekaligus mampu menopang ambisi pembangunan Presiden Prabowo.
Warisan Sri Mulyani
Menjadi penerus Sri Mulyani jelas bukan perkara mudah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dikenal luas sebagai simbol kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia. Di bawah kepemimpinannya, defisit APBN dijaga dalam batas aman, utang dikelola secara hati-hati, dan reformasi pajak mulai membuahkan hasil.
Sri Mulyani juga meninggalkan jejak penting berupa digitalisasi sistem perpajakan serta transparansi pengelolaan APBN. Keberadaannya dianggap mampu menenangkan pasar, terutama ketika Indonesia menghadapi gejolak eksternal seperti kenaikan suku bunga global, fluktuasi harga komoditas, hingga ketegangan geopolitik.
Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Video Sri Mulyani soal Guru Beban Negara Adalah Hoaks
Kini, tugas untuk melanjutkan sekaligus menyesuaikan kebijakan itu berada di pundak Purbaya. Tantangan pertama yang akan ia hadapi adalah menjaga kesinambungan, tanpa kehilangan ruang fiskal untuk agenda besar Presiden.
PR Pertama: Menjaga Defisit dan Pembiayaan
APBN 2026 dirancang ketat dengan defisit 2,48% dari PDB, lebih rendah dibandingkan outlook defisit 2025 yang berada di kisaran 2,78%. Penurunan ini sekaligus menjadi sinyal bagi pasar bahwa pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal.
Namun, di balik angka-angka itu tersimpan dilema. Belanja negara ditargetkan melonjak untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo diantaranya: ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan program makan bergizi gratis. Purbaya harus memastikan pembiayaan tetap realistis, tanpa mengorbankan kredibilitas anggaran.
PR Kedua: Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Tantangan berikutnya datang dari stabilitas eksternal. Rupiah dalam beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan akibat penguatan dolar AS dan tingginya ketidakpastian global. Cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus 2025 tercatat sebesar USD150,7 miliar, cukup untuk menopang stabilitas, tetapi tetap memerlukan kehati-hatian.
Koordinasi erat dengan Bank Indonesia menjadi mutlak. Kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan agar volatilitas rupiah tidak merembet ke sektor riil. Sebagai mantan Ketua LPS, pengalaman Purbaya dalam mengelola stabilitas sistem keuangan dinilai bisa menjadi modal penting.
PR Ketiga: Reformasi Pajak dan Penerimaan Negara
Reformasi pajak menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Target penerimaan pajak masih sering meleset, sementara belanja negara terus meningkat. Digitalisasi pajak yang dirintis Sri Mulyani perlu diteruskan dan diperluas.
Selain itu, wacana pengenaan pajak karbon serta optimalisasi penerimaan dari sektor ekonomi digital masih membutuhkan kepastian. Purbaya dituntut tidak hanya menjaga penerimaan, tetapi juga memastikan kebijakan perpajakan tidak membebani dunia usaha.
PR Keempat: Menjaga Kepercayaan Pasar
Pergantian Menteri Keuangan hampir selalu menimbulkan reaksi di pasar keuangan. Kredibilitas Sri Mulyani yang diakui internasional membuat penggantinya harus bekerja ekstra keras untuk memperoleh kepercayaan serupa.
Investor akan mencermati langkah awal Purbaya: apakah konsisten dengan disiplin fiskal, bagaimana komunikasi kebijakannya, hingga sejauh mana ia mampu menjaga stabilitas makro. Kepercayaan pasar sangat penting karena menentukan arah aliran modal asing ke Indonesia.
PR Kelima: Menyelaraskan dengan Agenda Politik
Selain faktor teknis, Purbaya juga harus mampu membaca dinamika politik. Presiden Prabowo memiliki agenda besar di bidang ketahanan pangan, pertahanan, dan pemerataan pembangunan. Semua itu membutuhkan dukungan fiskal yang besar.
Tantangannya adalah bagaimana menjaga ruang fiskal tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Keseimbangan antara ambisi pembangunan dan disiplin fiskal akan menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan.
Terlepas itu semua, publik kini menaruh ekspektasi tinggi pada Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan latar belakang kuat di bidang ekonomi dan pengalaman menjaga stabilitas sistem keuangan, ia dinilai memiliki bekal memadai. Namun, jabatan Menteri Keuangan selalu penuh tantangan, apalagi di tengah gejolak global yang kian tidak menentu.
Langkah-langkah awalnya akan menjadi penentu: menjaga defisit tetap terkendali, memperkuat penerimaan negara, menenangkan pasar, hingga memastikan APBN mampu mendukung program prioritas pemerintah.
Warisan Sri Mulyani menjadi pijakan, tetapi kepemimpinan Purbaya akan diuji oleh kebutuhan baru, bagaimana mengelola fiskal untuk era pemerintahan Prabowo yang sarat agenda pembangunan.
Bagi publik, keberhasilan Purbaya bukan sekadar angka di neraca APBN. Lebih dari itu, ia akan menjadi penentu arah keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan di situlah letak tantangan utamanya: menjaga kepercayaan, sekaligus menjawab harapan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










