Dorong Perumahan MBR, OJK Pastikan SLIK Tak Lagi Jadi Isu
Hefriday | 23 Agustus 2025, 15:07 WIB
AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dukungan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam hal pembiayaan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan sektor perbankan maupun pasar modal agar skema pembiayaan perumahan bagi MBR dapat berjalan lebih luas dan efektif.
“Programnya sudah dirumuskan, terutama bagaimana perbankan melakukan sinergi dalam pembiayaan pembangunan perumahan untuk MBR,” ujar Mahendra di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Mahendra juga menyinggung beberapa catatan teknis terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang kerap menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah ketika mengajukan kredit.
Menurutnya, penyelesaian masalah SLIK menjadi bagian penting agar proses pengajuan tidak lagi menjadi hambatan bagi MBR.
“Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan untuk masing-masing kasus. Intinya, kami ingin memastikan SLIK tidak lagi menjadi isu dalam mendukung program perumahan ini,” tegas Mahendra.
OJK memastikan siap mendukung Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat yang telah ditetapkan sebagai agenda prioritas dalam APBN 2026.
Program ini merupakan salah satu penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa untuk memperkuat pemerataan ekonomi.
“Kami siap mendukung pembiayaannya melalui perbankan. Selain itu, kami juga berharap pembiayaan bisa melibatkan pasar modal agar dukungan menjadi lebih besar dan menyeluruh,” jelas Mahendra.
Sebagai informasi, skema pembiayaan untuk perumahan rakyat melibatkan beberapa instrumen yang diharapkan mampu memperluas akses hunian layak bagi masyarakat kecil.
Antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar desa, kota, dan wilayah pesisir, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah komersial.
Hingga saat ini, progres pembangunan rumah bagi rakyat menunjukkan perkembangan positif. Lebih dari 200 ribu unit rumah telah mencapai tahap akad dan siap untuk dibangun di berbagai daerah.
Angka ini diharapkan terus meningkat seiring percepatan program pemerintah menuju target 3 juta rumah.
Program 3 Juta Rumah tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga ditujukan untuk memastikan masyarakat memiliki hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan.
OJK menilai keberhasilan program ini akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Lebih lanjut, Mahendra menegaskan perlunya kolaborasi yang lebih luas, termasuk dengan sektor swasta dan investor pasar modal. Menurutnya, dukungan pembiayaan dari berbagai pihak akan mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan jangka panjang.
Program ini juga dipandang sebagai strategi nyata untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dengan pembangunan rumah yang tersebar hingga ke desa-desa, diharapkan tercipta pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi urbanisasi yang kerap menimbulkan persoalan sosial di kota besar.
OJK bersama PKP optimistis target 3 juta rumah dapat tercapai pada periode APBN 2026. Dengan dukungan regulasi, pembiayaan yang inklusif, serta keterlibatan multi-stakeholder, pemerintah berharap program ini mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Pada akhirnya, tujuan dari program ini adalah menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan sinergi bersama, kami optimistis target dapat tercapai,” tukas Mahendra.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
