BI Pastikan Payment ID Belum Diluncurkan, Fokus Uji Coba dan Siap Dukung Penyaluran Bansos

AKURAT.CO Rencana Bank Indonesia (BI) meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025 sempat menjadi sorotan publik.

Sistem ini digadang-gadang akan menjadi pengenal unik (unique identifier) berisi sembilan karakter berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang mengonsolidasi seluruh informasi keuangan individu, mulai dari rekening bank hingga dompet digital, ke dalam satu identitas.

Meski tujuannya untuk memperkuat profil keuangan, mencegah penipuan, dan melindungi penyedia jasa pembayaran, wacana ini menuai pro-kontra, terutama soal privasi dan keamanan data pribadi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa Payment ID belum akan diluncurkan pada 17 Agustus.

"Sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox," ujar Dicky di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dicky menjelaskan, Payment ID tengah dipersiapkan untuk mendukung program bantuan sosial (bansos) nontunai yang rencananya akan diujicobakan pemerintah di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Perannya dalam penyaluran bansos masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah.

Baca Juga: Macam-Macam Kata untuk Membuat Kalimat Bahasa Indonesia Tingkat SD: Panduan Lengkap

BI memastikan pengembangan sistem ini melibatkan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi risiko dan kerentanan.

Selain itu, implementasinya akan sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) guna menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

Direktur Departemen Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menegaskan bahwa Payment ID mampu merekam seluruh data pemasukan dan pengeluaran individu, menjadikannya alat analisis keuangan yang kuat.

Namun, sistem ini tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK, melainkan melengkapinya untuk memperkuat proses analisis kredit.

Akses ke data Payment ID hanya dapat dilakukan dengan persetujuan aktif (consent) dari pemilik data, sejalan dengan prinsip data ownership.

Dengan penundaan peluncuran ini, BI menegaskan komitmennya untuk memastikan Payment ID dikembangkan secara matang, aman, dan sesuai regulasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengorbankan privasi masyarakat.

Laporan: Bayu Aji Pamungkas/magang