Pemerintah Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen Meski Tekanan Global Menguat

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF), Gita Gopinath, di Jakarta, Jumat (14/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi banyak negara, terutama akibat tensi geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan suku bunga global yang tetap tinggi. Di tengah situasi tersebut, APBN diposisikan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang tetap kuat namun fleksibel.
Baca Juga: Arthur Laffer Usul Flat Tax dan Batasi Peran Negara demi Pertumbuhan Ekonomi
“APBN terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana. Daya beli masyarakat dilindungi melalui berbagai stimulus yang diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Kami berkomitmen menjaga defisit tetap terkendali sesuai dengan batas dalam UU APBN,” kata Sri Mulyani dalam unggahan resmi di akun Instagram pribadinya.
Sikap pemerintah ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap waspada dalam mengantisipasi potensi gejolak eksternal, termasuk kemungkinan permanennya pergeseran pola ekonomi global akibat krisis berulang.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi dapat dijaga, dengan syarat pengelolaan fiskal dilakukan secara terukur dan disiplin.
Defisit APBN hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp21 triliun atau setara 0,09% dari PDB. Pendapatan negara mencapai Rp995,3 triliun, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun.
Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal defisit yang ditetapkan dalam UU APBN 2025, yakni sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
Pemerintah menegaskan bahwa kendati belanja negara terus meningkat untuk mendanai berbagai proyek prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, hal tersebut tetap dilakukan dalam kerangka fiskal yang hati-hati.
Baca Juga: Konflik Iran-Israel Berpotensi Membebani APBN, Sri Mulyani Minta Waspada
APBN disiapkan sebagai alat countercyclical, yakni mampu mengintervensi ketika tekanan eksternal meningkat.
“Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga pertumbuhan Indonesia tetap berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.
Upaya menjaga defisit ini juga menjadi langkah strategis menjelang transisi pemerintahan, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan mendorong agenda ambisius Asta Cita yang memerlukan peran APBN yang kredibel dan sehat. APBN pun diarahkan agar tetap fleksibel, namun tidak kehilangan kehati-hatian.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









