Akurat

OJK dan Sektor Jasa Keuangan Konsisten Berdayakan UMKM

Hefriday | 13 November 2024, 21:30 WIB
OJK dan Sektor Jasa Keuangan Konsisten Berdayakan UMKM

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti sejumlah tantangan dan strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nurhadi, menyatakan bahwa dua faktor krusial dalam mendorong inklusi keuangan adalah literasi finansial dan perlindungan konsumen. 

Ia menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan dan kurangnya perlindungan konsumen dapat memperburuk ketimpangan dalam akses keuangan. 

"Inklusi keuangan tanpa literasi yang baik dan penguatan perlindungan konsumen akan memberikan dampak yang tidak baik," kata Edwin di sela CNN Indonesia Financial Forum.

 

Oleh karena itu, OJK memfokuskan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta memperkuat perlindungan konsumen, dengan tujuan menciptakan inklusi keuangan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
 
Baca Juga: Menteri Maman Serukan Istilah Pengusaha UMKM

Edwin juga menyoroti sejumlah tantangan besar yang dihadapi dalam upaya mendorong inklusi keuangan, seperti adanya kesenjangan literasi keuangan antar kelompok masyarakat dan maraknya aktivitas ilegal yang menghambat proses inklusi.
 
Untuk mengatasi hal ini, OJK meluncurkan berbagai program, termasuk program literasi keuangan yang ditujukan khusus untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Selain itu, OJK juga mengembangkan program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) dan EKI (Ekosistem Keuangan Inklusif) guna memperluas akses keuangan di daerah-daerah yang minim fasilitas keuangan.
 
"Akses keuangan yang baik itu adalah hak bagi seluruh masyarakat. Jadi, harus semuanya mendapat layanan keuangan yang baik," tegas Edwin, seraya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mempercepat tercapainya inklusi keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, Hendra Lembong, memaparkan program BCA untuk mendukung inklusi keuangan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 
Menurutnya, BCA memiliki tiga program utama untuk membantu UMKM berkembang yaitu memberikan pembiayaan untuk ekspansi usaha, memfasilitasi ekspor produk UMKM ke luar negeri, dan membantu UMKM agar produk mereka naik kelas di pasar domestik.

Hendra mengungkapkan bahwa setiap tahun, antara 200 hingga 500 nasabah UMKM BCA berhasil naik kelas, pindah dari kredit UMKM ke kredit komersial karena bisnis mereka sudah berkembang pesat.
 
"Ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM, bahkan membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada permodalan dari bank," ungkap Hendra.

Sementara itu, Anika Faisal, Komisaris Independen PT Bank Jago Tbk, turut menanggapi isu mengenai pinjaman online (pinjol) yang sering dianggap negatif. Anika menjelaskan bahwa pinjol yang diluncurkan oleh OJK bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan efisien, terutama di daerah-daerah terpencil. 
 
"Kami berkomitmen untuk memberikan pinjaman online yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipersonalisasi sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah," ujarnya.

PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) juga terus berupaya untuk memberdayakan UMKM agar bisa naik kelas melalui pendekatan yang menggabungkan teknologi, pendampingan langsung, dan pemanfaatan dana dari impact investor.
 
CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada 2010, Amartha telah berfokus menjadi penghubung antara UMKM di daerah dengan para investor yang ingin memberikan dampak sosial positif melalui pendanaan.

Dalam acara CNN Financial Forum 2024, Andi Taufan menjelaskan bahwa Amartha tidak hanya menawarkan pembiayaan, tetapi juga kesempatan bagi UMKM untuk langsung mendapatkan return sekaligus menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
 
"Mereka bisa langsung mengajukan pinjaman, bisa dapat langsung return, tapi juga sekaligus bisa menciptakan dampak positif untuk komunitas," ungkap Taufan.

Amartha memanfaatkan teknologi untuk membantu memahami kebutuhan berbagai jenis UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Taufan menekankan pentingnya pemetaan yang tepat terhadap keberagaman UMKM, sehingga pendekatan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. 
 
"Keberagaman UMKM perlu dipetakan dengan benar. Kami menggunakan teknologi untuk mengenali karakteristik usaha mereka," tambahnya.

Selain teknologi, Amartha juga mengandalkan agen-agen lokal yang disebut dengan "duta UMKM". Para duta ini, yang juga dikenal sebagai ketua majelis atau informal leaders, berperan sebagai pendamping bagi UMKM di desa-desa. 
 
Dengan lebih dari 100.000 duta UMKM di seluruh Indonesia, Amartha menerapkan pendekatan yang sangat terpersonalisasi sesuai dengan kondisi lokal. Duta UMKM ini berfungsi untuk mengenalkan teknologi, serta memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai cara mengelola pinjaman dengan bijak dan pentingnya menabung.

"Pendekatan ini kami bangun secara custom, menyesuaikan dengan profil Indonesia yang sangat beragam," jelas Taufan.

Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UKM, Herbert Siagian, dalam kesempatan yang sama juga mengungkapkan upaya Kemenkop untuk meningkatkan literasi mengenai koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. "Awalnya, kelompok yang miskin akan dibantu oleh sesama miskin. Karena itu, kita perlu terobosan untuk ini melalui koperasi," ujar Herbert.

Kemenkop RI melalui program dana bergulir yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM) berfokus pada pembiayaan usaha masyarakat, khususnya sektor mikro dan kecil.
 
Herbert menjelaskan bahwa LPDB KUMKM bekerja sama dengan Kemenkop dan Kemenkeu RI untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil melalui koperasi dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil.

"Kriteria koperasi yang bisa mendapat manfaat pendanaan dari LPDB KUMKM adalah koperasi yang berbadan hukum, memiliki sertifikat nomor induk koperasi, memiliki usaha produktif, dan termasuk dalam kategori koperasi yang lancar tanpa tunggakan," terang Herbert.

Para koperasi yang ingin mengajukan pendanaan dari LPDB KUMKM dapat melakukannya secara daring melalui website resmi LPDB di e.proposal.lpdb.go.id. "LPDB adalah jawaban bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan namun menemui kemacetan di perbankan. Ini bukan pengganti bank, tetapi untuk mengisi celah yang bisa diisi," lanjut Herbert.124 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

H
Reporter
Hefriday
Yosi Winosa