26 P2P Lending Belum Penuhi Modal Minimum Rp2,5 M, OJK Lakukan Ini

AKURAT.CO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 26 fintek P2P lending belum memenuhi kewajiban memenuhi modal minimum Rp2,5 miliar per Juli 2023. Padahal aturan itu sudah diberlakukan sejak 4 Juli 2023 lalu. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK, Agusman mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut agar segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum tetap Rp2,5 miliar.

"OJK telah meminta action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada mereka yang belum memenuhi ketentuan tersebut," kata Agusman di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Baca Juga: Investasi Di P2P Lending Aman? Ini Penjelasan OJK

Ditambahkan, pihaknya juga terus melakukan monitoring terhadap perkembangan pada fintech P2P lending  yang memiliki TWP90 di atas 5%, OJK memberikan surat pembinaan dan meminta action plan perbaikan pendanaan macet. OJK selanjutnya memonitor pelaksanaan action plan mereka dengan ketat. Jika kondisinya lebih buruk, OJK melakukan tindakan pengawasan lanjutan.

Secara total, pada Agustus OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 34 penyelenggara P2P lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku atau hasil tindak lanjut pemeriksaan langsung.

Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 46 pengenaan sanksi peringatan tertulis, 1 teguran tertulis, dan 10 sanksi denda. OJK terus mendorong industri P2P lending tumbuh dan berkembang secara sehat dan aman sehingga dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Tambahan informasi, pertumbuhan outstanding pembiayaan P2P lending di Juli 2023 meningkat menjadi 22,41% yo , dibanding Juni 2023 sebesar 18,86%, dengan nominal sebesar Rp55,98 triliun. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) sedikit meningkat menjadi 3,47%, dibanding Juni 2023 sebesar 3,29%.