Menteri PKP Sebut Rumah Subsidi Segera Rambah Kota-kota Besar

Ara menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi, yang kini tidak hanya difokuskan pada daerah penyangga, melainkan akan segera hadir di jantung kota-kota besar di Indonesia. Langkah ini merupakan respons nyata terhadap tingginya kebutuhan akan perumahan yang terjangkau.

"Keputusan untuk membawa rumah subsidi ke kota-kota besar muncul dari kesadaran mendalam akan kesenjangan kepemilikan rumah atau housing backlog yang kian melebar di pusat-pusat metropolitan," ujar Ara dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).

 

Meskipun kota besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sumber lapangan kerja, ironisnya, harga properti di wilayah tersebut melambung tinggi, menjadikannya tidak terjangkau bagi kelompok MBR, termasuk para pekerja formal maupun informal dengan upah minimum.

 

 

Kondisi ini memaksa mereka untuk tinggal di kawasan kumuh atau pinggiran kota dengan akses yang jauh.

Program rumah subsidi yang digagas pemerintah hadir sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi. Skema seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan keringanan berupa suku bunga tetap yang rendah, tenor panjang, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi MBR. 

 

Dengan kehadiran subsidi di kota besar, diharapkan MBR yang selama ini berkontribusi pada denyut nadi ekonomi kota dapat hidup lebih dekat dengan tempat kerja mereka, mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan proyek ini di kota-kota besar adalah ketersediaan lahan yang sangat terbatas dan harganya yang fantastis.

 

Pemerintah melalui Kementerian PKP harus menerapkan strategi inovatif, seperti pengembangan perumahan vertikal (apartemen atau rumah susun sederhana) yang terintegrasi dengan moda transportasi publik, atau pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang mangkrak.

 

Pendekatan ini adalah kunci agar rumah subsidi di pusat kota tetap relevan dan fungsional, tidak sekadar relokasi ke pinggiran.

Untuk memastikan penyaluran program tepat sasaran, Menteri Maruarar Sirait menekankan pentingnya akurasi data. Kementerian PKP berencana menjadikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai fondasi utama dalam menentukan penerima manfaat. 

 

Dengan menggunakan data terpadu dan terstruktur, potensi penyelewengan dan ketidaktepatan sasaran dapat diminimalisir, sehingga bantuan perumahan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan membutuhkan, yaitu MBR sejati.

Implementasi kebijakan ini diperkuat dengan kolaborasi erat bersama berbagai pihak, terutama lembaga perbankan penyalur KPR, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baru-baru ini menunjukkan komitmen untuk mempercepat penyaluran KPR bersubsidi pasca akad massal. 

 

Dukungan dari perbankan dan developer yang berkomitmen menjadi ekosistem perumahan yang solid, memungkinkan percepatan pembangunan unit-unit rumah di berbagai wilayah, termasuk rencana perluasan ke kawasan perkotaan.

Komitmen pemerintah dalam program perumahan ini tidak hanya sekadar janji, namun telah diwujudkan dalam aksi nyata. Dalam beberapa waktu terakhir, serangkaian acara akad massal telah dilaksanakan, bahkan mencapai hingga puluhan ribu unit rumah subsidi yang diserahkan kepada MBR. 

 

Presiden juga turut hadir dalam acara-acara penting tersebut, menegaskan bahwa hak rakyat atas rumah layak merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Meskipun proyeksi kehadiran rumah subsidi di kota besar disambut baik, perjalanan menuju realisasi penuh tidaklah mulus. Selain persoalan lahan, pemerintah juga harus menghadapi tantangan regulasi, perizinan yang kompleks, dan kebutuhan infrastruktur pendukung yang harus seimbang. 

 

Mutu bangunan juga menjadi perhatian krusial. Pemerintah harus memastikan bahwa rumah subsidi yang dibangun memiliki kualitas yang layak huni, tidak mengurangi standar hanya demi mencapai target harga yang rendah.

Visi jangka panjang Kementerian PKP melalui langkah ini adalah menciptakan kota yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang tingkat pendapatan, dapat hidup bermartabat di lokasi yang strategis.

 

Target utamanya adalah menekan angka backlog kepemilikan rumah secara signifikan dan memberikan kontribusi pada pemerataan kesejahteraan sosial melalui akses hunian yang adil dan merata.

Pada akhirnya, kehadiran rumah subsidi di kota-kota besar adalah sebuah penanda bahwa pemerintah serius memperjuangkan keadilan ruang dan kesempatan bagi seluruh warganya. 

 

Ini bukan hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi keluarga MBR. Dengan sinergi antara kebijakan yang tepat, akurasi data, dan dukungan ekosistem perumahan, harapan untuk memiliki rumah layak di tengah kota akan segera menjadi kenyataan.