Menteri Ara Optimistis Pembangunan Rumah Subsidi 2025 Tembus 350 Ribu Unit

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus berjalan masif.

Hingga 25 September 2025, penyaluran rumah subsidi mencapai 182.657 unit senilai Rp22,67 triliun. Program ini disebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan hunian sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Hingga 26 September 2025, rumah subsidi terus disalurkan di berbagai provinsi, kabupaten/kota, melalui bank penyalur, dan asosiasi pengembang. Kolaborasi seluruh ekosistem perumahan berjalan efektif. Inilah bukti nyata negara hadir,” ujar Maruarar di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Maruarar menyebut program rumah subsidi bukan sekadar menyediakan tempat tinggal layak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi luas. Dirinya menggambarkan rumah subsidi sebagai “karpet merah untuk rakyat” karena manfaatnya menyentuh banyak aspek.

“Rumah subsidi bukan hanya memberi rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah. Setiap satu rumah subsidi melibatkan sedikitnya lima tenaga kerja. Artinya, semakin banyak rumah yang dibangun, semakin banyak pula lapangan kerja yang tercipta,” ucapnya.

Baca Juga: Menteri PKP Sebut Rumah Subsidi Segera Rambah Kota-kota Besar

Lebih jauh, pembangunan rumah subsidi juga memicu perputaran ekonomi lokal. Dari toko material yang kembali hidup, pekerja yang memperoleh penghasilan, hingga warung makan di sekitar proyek yang ikut ramai pembeli. “Ekosistem perumahan ini nyata mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ara.

Sebaran Rumah Subsidi 2025

Data Kementerian PKP mencatat, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 41.978 unit rumah subsidi.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 15.838 unit, Sulawesi Tengah 14.811 unit, Banten 12.344 unit, Jawa Timur 12.083 unit, dan Sumatera Selatan dengan 11.125 unit.

Untuk tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi menempati posisi teratas dengan 9.537 unit rumah subsidi. Disusul Kabupaten Bogor 7.028 unit, Kabupaten Tangerang 5.594 unit, serta Kabupaten Karawang 4.765 unit.

Sementara di luar Jawa, beberapa daerah juga menunjukkan penyaluran signifikan. Kota Kendari mencatat 4.251 unit, Kota Palembang 4.175 unit, Kabupaten Deli Serdang 4.047 unit, serta Kabupaten Maros 3.833 unit.

Selain pemerintah, sektor perbankan menjadi pilar utama keberhasilan program FLPP. Bank BTN memimpin penyaluran dengan 93.098 unit rumah subsidi. Disusul BTN Syariah dengan 36.589 unit, BRI 17.515 unit, BNI 8.440 unit, dan Bank Mandiri 7.963 unit.

Bank daerah juga menunjukkan kontribusi nyata. Bank BJB tercatat menyalurkan 2.923 unit, sedangkan BJB Syariah sebanyak 2.066 unit. Peran bank daerah ini penting untuk memperluas akses pembiayaan hingga ke wilayah yang jauh dari pusat ekonomi.

Dukungan dari asosiasi pengembang turut mempercepat penyaluran rumah subsidi. Real Estat Indonesia (REI) mencatat kontribusi terbesar dengan 76.513 unit.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyalurkan 55.188 unit, diikuti Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dengan 24.816 unit.

Asosiasi lainnya juga aktif berkontribusi. Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) tercatat 6.064 unit, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) 5.909 unit, Pengembang Indonesia 5.688 unit, dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) 3.184 unit.

Menurut Maruarar, kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, dan asosiasi pengembang merupakan kunci keberhasilan. “Ekosistem perumahan kita bergerak bersama. Semua pihak berkontribusi, mulai dari pusat hingga daerah,” ujarnya.

Dengan capaian yang telah diraih hingga September, pemerintah optimistis target 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025 dapat tercapai. Angka tersebut dinilai realistis mengingat tren penyaluran FLPP terus meningkat dari tahun ke tahun.

Maruarar menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan komitmen pemerintah yang tidak bisa ditawar. “Target ini bukan hanya angka. Di baliknya ada keluarga-keluarga yang membutuhkan hunian layak, ada masyarakat yang berharap, dan ada masa depan anak-anak bangsa yang sedang kita siapkan,” katanya.

Pemerintah juga menekankan bahwa manfaat program rumah subsidi tidak hanya berhenti pada penyediaan tempat tinggal. Pembangunan perumahan rakyat telah terbukti menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Selain menyerap tenaga kerja, sektor ini juga mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar kawasan perumahan. Toko bahan bangunan, jasa transportasi, hingga pedagang makanan mendapatkan efek langsung dari geliat pembangunan rumah subsidi.

“Rumah subsidi adalah wujud nyata pembangunan yang inklusif. MBR terbantu dengan akses rumah layak, sementara ekonomi daerah ikut tumbuh. Inilah multiplier effect yang kita harapkan,” tutur Maruarar.

Program FLPP kembali menunjukkan progres positif pada 2025. Dengan dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis target 350 ribu unit rumah subsidi dapat tercapai.

Capaian ini sekaligus mempertegas bahwa pembangunan perumahan bukan hanya soal penyediaan hunian, tetapi juga strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pengembang adalah kunci. Semakin erat kerjasama ini, semakin luas pula manfaat yang dirasakan masyarakat,” tukas Maruarar.