Anggaran Naik Dua Kali, Menteri PKP Optimistis 350.000 Rumah Subsidi Terbangun di 2026

Pemerintah menargetkan jumlah rumah subsidi naik dari 200.000 unit pada tahun ini menjadi 350.000 unit pada tahun depan.

 

Ara menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak. Dengan target yang jauh lebih besar, kementerian perlu memastikan seluruh program berjalan efisien dan tepat sasaran.

 

Selain peningkatan pembangunan rumah subsidi, program renovasi rumah juga mengalami lonjakan signifikan. Ara menyebut jumlah rumah yang akan direnovasi pada 2026 naik tajam dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit. 

 

 

Dirinya menegaskan perlunya menjaga tata kelola, transparansi, dan efektivitas penyerapan anggaran agar program dapat memberikan manfaat yang optimal.

 

“Kami harus menjaga tata kelola, transparansi, dan efektivitas penyerapan anggaran karena skala program meningkat sangat besar,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11/2025). 

 

Tak hanya itu, pemerintah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah menyiapkan alokasi pembiayaan mencapai Rp130 triliun pada 2025. Program ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah pertama.

 

Ara menekankan bahwa peningkatan anggaran yang mencapai lebih dari 100 persen tahun depan harus dibarengi dengan penguatan akuntabilitas. 

 

Untuk itu, kementerian secara aktif berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan perencanaan dan eksekusi anggaran sesuai prinsip tata kelola yang baik.

 

“Karena anggaran kami naik 100 persen, kami perlu pengawasan yang lebih ketat dan konsultasi rutin dengan BPKP agar setiap langkah sesuai koridor,” kata Ara.

 

Hingga saat ini, penyerapan anggaran Kementerian PKP telah mencapai 74,56%. Ara menilai capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat jajarannya dalam menjalankan program prioritas penyediaan hunian layak untuk masyarakat.

 

Dirinya juga menyampaikan bahwa rumah subsidi harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan keadilan sosial melalui akses hunian yang setara di berbagai daerah.

 

“Kami ingin rumah subsidi tidak menumpuk di satu wilayah. Pemerataannya penting untuk keadilan sosial,” ujarnya.

 

Sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan, pemerintah terus mendorong optimalisasi penggunaan subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Dana tersebut dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

 

Ara menegaskan bahwa kolaborasi dengan BP Tapera menjadi kunci dalam memastikan bantuan pembiayaan perumahan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. 

 

Dirinya berharap peningkatan anggaran tahun depan dapat memperkuat seluruh program strategis kementerian dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau.