Kaleidoskop Infrastruktur 2025: Arah Baru Pembangunan Sosial di Era Prabowo

AKURAT.CO Sektor infrastruktur Indonesia mengalami gebrakan besar pada tahun 2025. Pemerintah tidak hanya melanjutkan pembangunan fisik semata, tetapi juga mengarahkan kebijakan infrastruktur sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Bedanya, pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur ke arah sosial dan langsung menyentuh ke masyarakat. Sejumlah program strategis dikebut, mulai dari penyediaan hunian layak, penguatan gizi masyarakat, hingga pengendalian risiko bencana di wilayah pesisir.

Program 3 Juta Rumah

Salah satu program yang digaungkan pemerintah adalah program 3 juta rumah bagi masyarakat. Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Baca Juga: Ahli Gizi Sebut Program MBG Efektif Tekan Kebiasaan Jajan Sembarangan Anak

Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Adapun rogram 3 juta rumah per tahun sendiri merupakan gabungan dari pembangunan rumah baru maupun renovasi masing-masing 1 juta unit rumah di perkotaan, pedesaan serta pesisir.

Untuk rumah subsidi atau KPR Sejahtera FLPP yang ditarget sebanyak 350.000 unit di tahun ini, realisasinya hingga 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun, dengan BTN sebagai penyalur terbesar dan share mencapai sekitar 70% terhadap angka penyaluran secara nasional.

Adapun, Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penyediaan perumahan rakyat tetap menjadi agenda prioritas pemerintah pada tahun depan atau 2026. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah akan memberikan dukungan bagi pembangunan sebanyak 770 ribu unit rumah.

Pembangunan Dapur atau SPPG Untuk MBG

Pada 2025, pembangunan infrastruktur sosial turut menjadi fokus pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung implementasinya, pemerintah membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk MBG.

Pembangunan SPPG untuk MBG ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait. Contohnya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun SPPG. Adapun, berdasarkan datau dari Badan Gizi Nasional, sampai dengan 16 Desember 2025 tercatat sudah ada 17.391 SPPT yang beroperasional di Tanah Air.

Berkat dukungan infrastruktur SPPG ini, program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil/menyusui sudah terealisasi sekitar 74,6% setara 50,7 juta penerima per pertengahan Desember 2025.

Program Sekolah Rakyat

Selain gizi dan perumahan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah melalui Program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pembelajaran yang inklusif dengan fasilitas ruang kelas, asrama, sanitasi, serta sarana pendukung digital. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mempersempit kesenjangan pendidikan antarwilayah serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Adapun, anggaran program Sekolah Rakyat untuk tahun anggaran 2025 jumlahnya mencapai Rp7 triliun. Anggaran ini tidak hanya ada di Kementerian Sosial, tetapi juga tersebar di kementerian lainnya.

Adapun per Oktober 2025, telah terbangun tak kurang dari 166 titik Sekolah Rakyat yang secara keseluruhan menampung hampir 16 ribu siswa, dengan dukungan 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan masing-masing untuk tingkat SD, SMP dan SMA / sederajat.

Program Bendungan

Di luar sektor sosial, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui pembangunan bendungan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menyelesaikan pembangunan bendungan di sejumlah wilayah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan secara nasional.

Pembangunan bendungan dilengkapi dengan pengembangan dan pengelolaan saluran irigasi yang bersumber langsung dari bendungan untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Adapun, Kementerian PU saat ini tengah menyelesaikan 15 bendungan on going atau dalam tahap konstruksi yang ditargetkan tuntas sebelum 2029.

Dengan selesainya 15 bendungan tersebut berpotensi memberikan layanan irigasi seluas 184.515 hektare, sehingga diharapkan luas tanam turut meningkat dari semula 277.775 ha menjadi 483.163 ha. Ketersediaan air irigasi dari 15 bendungan on going ini diharapkan juga meningkatkan produktivitas panen dari 1.403.300 ton/ha menjadi 2.343.289 ton/ha.

Petani yang biasa mengandalkan suplai air dari tadah hujan dapat terpenuhi melalui air irigasi yang berkelanjutan, sehingga Indeks Pertanaman (IP) naik dari semula 150% menuju 262% dengan skala panen dari sekali setahun menjadi 2-3 kali dalam setahun.

Upaya ini merupakan kelanjutan dari program pembangunan bendungan sebagai salah satu infrastruktur strategis untuk mewujudkan swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Giant Sea Wall

Pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada wilayah pesisir. Salah satu agenda jangka panjang adalah rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa.

Ide pembangunan Giant Sea Wall muncul sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi wilayah pantai utara Jawa, terutama Jakarta, yang secara geologis sangat rentan terhadap banjir dan penurunan tanah (land subsidence).

Rencana pembangunan tanggul laut ini telah dirumuskan sejak era 1990-an, dengan perencanaan awal yang mulai dibahas pada tahun 1995. Megaproyek Giant Sea Wall direncanakan membentang sangat luas dari Tangerang di Banten hingga Gresik di Jawa Timur, meliputi lintasan sepanjang sekitar 500 hingga 946 kilometer.

Proyek ini melewati lima provinsi utama: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Anggaran yang dialokasikan maupun diproyeksikan untuk proyek ini sangat besar, yaitu sekitar Rp1.280 triliun hingga Rp1.300 triliun atau setara dengan USD80 miliar.

Proyek ini membutuhkan waktu realisasi yang panjang, diperkirakan selesai dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun. Prioritas pembangunan tahap awal difokuskan pada titik-titik paling rawan banjir rob seperti DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Brebes.