Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI, Charles Meikyansyah dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, arah kebijakan PSN dalam RKP 2026 bertujuan menajamkan proyek-proyek yang strategis, terukur, dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional.
“Tujuh proyek baru tersebut mencerminkan program prioritas Presiden Prabowo yang diharapkan menjadi quick wins dalam periode awal pemerintahannya,” ujar Charles.
7 proyek tersebut meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Program Pengelolaan Sampah Terpadu.
Proyek-proyek ini dinilai sejalan dengan visi Presiden dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Sementara itu, 212 proyek lainnya merupakan proyek lanjutan (carry over) yang telah ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya dan masih dalam tahap pelaksanaan. Dari total tersebut, sebanyak 88 proyek diklaim telah selesai secara fisik namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah.
“Meski secara konstruksi sudah rampung, 88 proyek tersebut masih membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk pemanfaatan aset, penyelesaian aspek hukum dan regulasi, penetapan status lahan, serta optimalisasi dampak sosial ekonomi,” kata Charles.
Dirinya juga menambahkan, pengusulan proyek PSN ini diarahkan untuk mendukung lima fokus utama pembangunan nasional.
Kelima fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengurangan angka kemiskinan, pencapaian swasembada pangan dan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Charles menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat sementara dan belum resmi disahkan.
Laporan hasil rapat Panja Banggar DPR telah diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan untuk penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU RAPBN) Tahun 2026.
“Keputusan final terhadap daftar PSN yang akan dimasukkan dalam RKP 2026 akan ditentukan setelah pembahasan bersama pemerintah dalam kerangka pembentukan RAPBN,” jelasnya.
Dukungan politik terhadap proyek-proyek ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang sudah dimulai serta akselerasi program prioritas yang digagas pemerintahan baru.
DPR menekankan pentingnya pemilihan proyek yang betul-betul berdampak langsung terhadap masyarakat dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
