Lippo Diminta Kembalikan Dana Konsumen Meikarta, Menteri PKP Tawarkan Gaji Jadi Solusi

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak konsumen Meikarta. Dalam pertemuan dengan CEO Lippo Group James Riady dan CEO Lippo Karawaci John Riady di Kantor PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025), Maruarar secara terbuka meminta pihak Lippo untuk mengembalikan dana konsumen yang merasa dirugikan akibat proyek Meikarta.

Menariknya, Maruarar atau yang akrab disapa Ara bahkan menawarkan seluruh gaji yang diterimanya sebagai penasihat di Rumah Sakit Siloam, perusahaan yang masih berada dalam lingkup Lippo Group untuk turut digunakan dalam proses pengembalian uang konsumen.

“Saya akan serahkan semua gaji yang saya terima dari Siloam sebagai advisor. James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu,” tegas Ara.

Baca Juga: Bahas Masalah Meikarta, Menteri PKP Maruarar Sirait Panggil Pimpinan Lippo Group James dan John Riady

Dalam responsnya, James Riady menyatakan bahwa Lippo dan pihak pengembang Meikarta bersedia mengikuti arahan pemerintah. Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah konsumen sebagai bagian dari membangun iklim investasi dan perumahan yang sehat di Indonesia.

“Kalau bisa dipercepat lebih baik. Kami mengikuti saja arahan Pak Menteri,” kata James Riady di hadapan jajaran Kementerian PKP dan perwakilan konsumen.

Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan oleh hadirin, termasuk para konsumen Meikarta yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menyambut positif langkah tegas dari pemerintah dan kesediaan Lippo untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan data dari platform Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), hingga 23 April pukul 12.00 WIB tercatat 118 pengaduan terkait Meikarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 orang telah melaporkan detail kerugian dengan total nilai mencapai Rp26,8 miliar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyatakan bahwa proses validasi data diharapkan rampung pada 2 Mei 2025. Setelah itu, proses penyelesaian diharapkan bisa selesai maksimal pada 23 Juli 2025. Kementerian PKP juga telah menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak Lippo pada 2 Juni pukul 16.00 WIB.

Baca Juga: Maruarar Sirait Ingin Lahan Bekas BLBI di Karawaci Dibangun Perumahan untuk Rakyat

Ara menyebutkan dua opsi yang bisa ditawarkan kepada konsumen, yaitu penyerahan unit apartemen atau pengembalian dana. Ia menekankan bahwa seluruh proses ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan dalam koridor hukum yang berlaku.

“Ini bukan soal proyek saja, tapi soal kepercayaan publik. Kalau Lippo bisa menyelesaikan ini dengan baik, kepercayaan masyarakat akan kembali tumbuh,” ujar Ara.