Surplus Infrastruktur dan Ketimpangan Sosial

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan terkait kegagalan ekonomi, tidak hanya dari segi pertumbuhan tetapi juga ketimpangan sosial yang semakin melebar.

Berdasarkan laporan terbaru dari Bright Institute, pembangunan ekonomi di era Jokowi, termasuk proyek-proyek infrastruktur, lebih banyak menguntungkan kelas atas, sementara masyarakat menengah dan bawah tetap tertinggal.

Menurut Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, ketimpangan kekayaan meningkat signifikan selama dua periode pemerintahan Jokowi. Data Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan bahwa simpanan masyarakat dengan nilai di bawah Rp100 juta, meskipun jumlahnya mencapai 569,37 juta rekening per April 2024, hanya bernilai Rp1.053 triliun.

Baca Juga: Belajar dari Kegagalan Jokowi Raih Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Di sisi lain juga dikatakan, simpanan dengan nilai di atas Rp5 miliar, meski hanya 137.603 rekening, bernilai Rp4.628 triliun. "Kesenjangan ini terus melebar, memperlihatkan ketimpangan yang semakin akut di era Jokowi," kata Awalil dalam webinar pada Selasa sore (15/10/2024).

Selain ketimpangan kekayaan, klaim pemerintah mengenai keberhasilan pembangunan infrastruktur juga dipertanyakan. Awalil menyoroti bahwa meskipun banyak proyek besar seperti bandara dan pelabuhan diresmikan, data menunjukkan bahwa manfaatnya tidak sebesar yang digembar-gemborkan.

“Peningkatan jumlah bandara yang diresmikan selama era Jokowi tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah penumpang. Kenaikan penumpang di masa Jokowi justru lebih rendah dibandingkan era presiden sebelumnya,” ungkap Awalil.

Data juga menunjukkan bahwa meski banyak pelabuhan baru dibangun, volume barang yang diekspor justru lebih rendah dari tahun 2014, sementara volume impor meningkat. Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya dinilai dari kebermanfaatannya, bukan sekadar jumlah proyek yang selesai.

“Banyak pelabuhan diresmikan, tapi jika yang dimuat untuk ekspor lebih sedikit dibandingkan yang dibongkar untuk impor, maka manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak terwujud,” tegas Awalil.

Ironisnya, data terkait pembangunan infrastruktur lain juga menunjukkan penurunan kualitas. "Misalnya, data nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan cenderung menurun setelah revaluasi di tahun 2019. Klaim bahwa utang pemerintah digunakan untuk infrastruktur tidak sepenuhnya didukung oleh data ini," lanjutnya.

Senada, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai ketimpangan sosial dan manfaat infrastruktur yang minim harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintahan selanjutnya. “Pemerintah harus lebih berfokus pada bagaimana pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir kalangan," ujarnya.

Peningkatan ketimpangan sosial dan klaim pembangunan infrastruktur yang tidak terbukti kebermanfaatannya menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi selama pemerintahan Jokowi memerlukan evaluasi mendalam. "Jika dibiarkan, kondisi ini akan semakin memperburuk penderitaan ekonomi masyarakat bawah," tukas Andri.