Belajar dari Kegagalan Jokowi Raih Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Hefriday | 16 Oktober 2024, 11:54 WIB

AKURAT.CO Bright Institute merilis hasil asesmen terbaru yang mengungkapkan kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mencapai target ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Lembaga riset tersebut mengidentifikasi 13 alasan utama yang mengakibatkan ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tidak membaik sesuai harapan, bahkan cenderung memburuk. Bukannya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% seperti yang digaungkannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak di kisaran 5%.
Menurut Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Jokowi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMN. "Misalnya dari target pertumbuhan ekonomi 6,2 hingga 6,5 persen di tahun 2024, realisasinya dipastikan tidak akan tercapai," ujarnya dalam diskusi webinar yang diadakan pada Selasa sore (15/10/2024).
Awalil menjelaskan, kegagalan ini tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan, tetapi juga dari indikator ekonomi lainnya. Indikator seperti PDB per kapita, GNI per kapita metode atlas, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan investasi semuanya gagal memenuhi target yang telah ditetapkan. Bahkan, indikator-indikator ini telah diturunkan dalam RPJMN periode kedua pemerintahan Jokowi, namun tetap tidak tercapai.
"Target-target ini telah disesuaikan menjadi lebih rendah pada periode kedua RPJMN, tetapi pencapaian tetap jauh dari ekspektasi," tambah Awalil. Ia menyoroti bahwa kenyataan ini berbanding terbalik dengan narasi pencapaian ekonomi yang sering diungkapkan oleh pemerintah.
Salah satu contoh yang disorot adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang meskipun secara persentase menurun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,32% pada 2023, masih jauh dari target RPJMN sebesar 3,9% pada tahun 2024. "Selama sepuluh tahun terakhir, tingkat pengangguran tidak pernah mencapai target tahunan yang ditetapkan," jelasnya.
Awalil juga menyoroti ketidaksesuaian klaim pemerintah mengenai pencapaian ekonomi. Ia menjelaskan bahwa banyak klaim yang bertolak belakang dengan data faktual, seperti klaim terkait penurunan ketimpangan sosial, yang pada kenyataannya justru semakin melebar, terutama dari perspektif kekayaan harta.
Di sisi lain, Awalil juga menekankan bahwa ketidakmampuan pemerintahan Jokowi dalam mencapai target-target ekonomi ini memberikan tantangan besar bagi pemerintah berikutnya. “Jika pola kebijakan yang sama diteruskan, ekonomi Indonesia bisa mengalami kondisi yang lebih buruk dan semakin sulit untuk diperbaiki,” tukasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu Akhir Oktober 2026, Cek Tahapannya
- 3UMKM Indonesia Bidik Pasar Global, LPEI Tawarkan Pembiayaan hingga Konsultasi Ekspor
- 4Lineup Jazz Goes to Campus 2026 Lengkap, Ada Kahitna hingga Maliq & D'Essentials
- 5Survei IPO: Gerindra Memimpin, PSI yang Diperkuat Jokowi di Posisi Sembilan
- 6Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 7KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 8Link Live Streaming Garudayaksa vs Persib Bandung Malam Ini, Klik di Sini!
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok








