Trump Teken Perintah Eksekutif, Negara Bagian AS Dilarang Terapkan Aturan AI Sendiri

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membatasi negara bagian dalam menegakkan regulasi kecerdasan buatan (AI) masing-masing. Kebijakan ini mendorong pengaturan AI terpusat di tingkat federal.

Trump menegaskan pemerintah federal ingin menjadi satu-satunya otoritas persetujuan AI. Menurutnya, standar tunggal akan menciptakan kepastian bagi industri dan inovator.

"Kami ingin memiliki satu sumber utama persetujuan," ujar Trump, dikutip dari BBC, Senin (15/12/2025).

Penasihat AI Gedung Putih, David Sacks, menyebut perintah tersebut memberi alat hukum untuk menolak aturan negara bagian yang dianggap memberatkan. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan mengganggu regulasi terkait keselamatan anak.

"Ini akan memberikan alat administrasi Trump untuk mendorong kembali aturan negara yang paling memberatkan," kata David Sacks.

Kebijakan ini dipandang sebagai kemenangan bagi raksasa teknologi yang lama mendorong undang-undang AI nasional. Perusahaan menilai fragmentasi aturan berisiko memperlambat inovasi.

Pelaku industri AI berargumen regulasi negara bagian dapat menghambat investasi dan daya saing AS. Mereka khawatir AS tertinggal dari China dalam perlombaan teknologi AI.

Hingga kini, AS belum memiliki undang-undang AI di tingkat federal. Meski begitu, lebih dari 1.000 RUU AI telah diajukan di berbagai negara bagian.

Sepanjang tahun ini, sekitar 38 negara bagian mengesahkan hampir 100 aturan AI. California menjadi salah satu yang paling aktif mengatur transparansi chatbot dan mitigasi risiko model AI.

Beberapa negara bagian lain mengatur penggunaan AI untuk mencegah pelecehan, pelanggaran hak cipta, hingga penyalahgunaan gelar medis. Ragam aturan ini mencerminkan pendekatan lokal terhadap risiko AI.

Kebijakan Trump menuai kritik dari kelompok advokasi yang menilai peran negara bagian tetap penting. Mereka menilai larangan ini melemahkan perlindungan publik tanpa pagar pembatas federal yang kuat.

Sebaliknya, kelompok lobi teknologi menyambut baik langkah tersebut dan mendorong standar nasional yang jelas. Sejumlah pakar hukum menilai satu undang-undang federal lebih ideal, asalkan dirancang komprehensif dan efektif.