Asosiasi Ingatkan Dampak Kebijakan BHR: Platform Sulit, Mitra Dikurangi

AKURAT.CO Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) yang menaungi pelaku industri
mobilitas dan pengantaran berbasis platform digital, menyatakan diberlakukannya kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) berpotensi membuat pelaku industri harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis.

Hal itu dapat berdampak pada pengurangan program kesejahteraan jangka panjang yang selama ini telah diberikan untuk Mitra.

Agung Yudha selaku Direktur Eksekutif Modantara mengatakan pihaknya menghargai perhatian pemerintah terhadap Mitra platform digital dalam mendukung Mitra di Hari Raya.

"Namun perlu diingat jika kebijakan yang diatur tidak berimbang maka berpotensi
menimbulkan dampak ekonomi serius bagi industri berkembang yang memiliki ekosistem bisnis yang unik, dibandingkan sektor konvensional," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Transformasi Digital Kesehatan dengan Platform Satu Sehat

Regulasi yang kurang tepat, sebut Agung, dapat berdampak pada jutaan individu yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.

Agung mengungkapkan dalam praktiknya, pelaku industri on-demand masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengusahakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, terang Agung, selama ini pelaku industri on-demand di Indonesia telah menjalankan berbagai inisiatif, antara lain bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan bagi anak Mitra, serta pemberian paket bahan pokok dan perawatan kendaraan dengan harga khusus, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga pendapatan Mitra.

"Saat ini, sektor platform digital (aplikator) telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi, sebuah karakteristik utama yang menjadi daya tarik industri ini," imbuhnya.

Begitu juga dengan wacana untuk menjadikan pekerja ekonomi informal menjadi karyawan tetap yang menurut Agung diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berimbang dalam penyusunan kebijakan terkait pekerja platform digital.

"Serta perlu dilakukan perbandingan dengan pengalaman negara lain beserta dampaknya dalam membuat regulasi terkait pekerja ekonomi informal karena pasti berdampak pada fleksibilitas Mitra sendiri," tegas Agung.

Dirinya lantas menilai dampak negatif dari kebijakan yang terlalu kaku terhadap platform digital antara lain terjadi pengurangan jumlah mitra.

"Regulasi ketat membuat platform sulit beroperasi, mengurangi jumlah Mitra, dan berujung pada hilangnya pekerjaan bagi jutaan orang yang mengandalkan sektor ini sebagai sumber pendapatan utama," pungkasnya.