Ahrie Sonta Dipecat Polri, Komisi III DPR Desak Semua Pihak Terlibat Ditindak

AKURAT.CO Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait perkara dugaan penyadapan.

Habiburokhman menilai sanksi pemecatan tersebut tepat dan sebanding dengan bobot pelanggaran serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ahrie.

"Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," imbuhnya.

Habiburokhman menyebut perkara penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.

Menurut dia, penyalahgunaan instrumen intelijen yang semestinya digunakan untuk menjaga keamanan negara dapat berdampak serius terhadap kredibilitas institusi dan kepercayaan publik.

"Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar," ujarnya.

Dia meminta Polri tidak hanya menindak Ahrie Sonta. Habiburokhman mendesak seluruh pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut turut diproses dan dijatuhi sanksi setimpal apabila terbukti bersalah.

"Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu memastikan Komisi III DPR akan terus mengawal penanganan perkara tersebut, baik melalui proses etik di internal Polri maupun proses hukum pidana.

"Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga," pungkas Habiburokhman.

Sebelumnya, Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) selama sekitar 11 jam pada Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Baca Juga: ASDP Beri Diskon Tarif Penyeberangan 21,11 Persen saat Nataru 2026/2027