Kemenhut Perkuat Kerja Sama Karbon Indonesia-Jepang, Dorong Investasi Pemulihan Ekosistem

AKURAT.CO Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kerja sama karbon kehutanan dengan Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM).

Kemitraan ini diarahkan untuk mendorong investasi proyek karbon, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hiroshi Ono pada forum COP31 UNFCCC di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).

Rohmat mengatakan, Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Melalui Pasal 6 Perjanjian Paris dan mekanisme JCM, pemerintah berupaya menghubungkan pengembangan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat masyarakat.

"Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," kata Rohmat.

Dia memaparkan empat komitmen utama Indonesia dalam pengembangan karbon hutan. Pertama, memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi melalui proyek penyerapan karbon (carbon removal project).

Kedua, melindungi 50 juta hektare hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (carbon avoidance project).

Ketiga, mengembangkan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare. Keempat, mengembangkan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

Menurut Rohmat, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui proyek konkret yang kredibel, didukung metodologi kuat, perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, serta partisipasi masyarakat.

Indonesia juga mendorong agar ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dalam kerja sama JCM.

Kedua ekosistem tersebut termasuk dalam portofolio proyek karbon yang tengah disiapkan pemerintah.

"Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi," jelas Rohmat.

Rohmat turut menyoroti peluang kerja sama melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki fase wajib pada 2026.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, menyambut peluang untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon berintegritas tinggi dari proyek berbasis alam.

Salah satu potensi utamanya berasal dari proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.

Kerja sama ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan Jepang terhadap kredit JCM yang memenuhi persyaratan dengan prioritas pemulihan ekosistem di Indonesia.

Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya mendukung mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memulihkan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan penghidupan masyarakat.

Baca Juga: Ahrie Sonta Dipecat Polri, Komisi III DPR Desak Semua Pihak Terlibat Ditindak