Apa Itu Praperadilan? Pengertian, Fungsi, Pihak yang Bisa Mengajukan, dan Objeknya

AKURAT.CO Ketika seseorang ditangkap, ditahan, atau ditetapkan sebagai tersangka, istilah praperadilan kerap muncul dalam pemberitaan. Namun, masih banyak yang mengira praperadilan merupakan persidangan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak.

Padahal, apa itu praperadilan memiliki konteks yang lebih spesifik. Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan tertentu dalam proses pidana, seperti penangkapan, penahanan, hingga penghentian penyidikan atau penuntutan.

Ringkasan

Praperadilan adalah kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu terkait proses penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini antara lain digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, praperadilan bukan pengadilan yang berdiri sendiri dan bukan pula persidangan untuk mengadili pokok perkara pidana.

Secara sederhana, praperadilan dapat dipahami sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan tertentu yang dilakukan dalam proses hukum pidana.

Ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata “praperadilan” sendiri terdiri dari kata “pra” dan “peradilan”. Namun, pemahamannya tidak sebatas berarti “sidang sebelum sidang utama”. Praperadilan merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Negeri yang secara khusus diberikan untuk memeriksa persoalan tertentu dalam proses pidana.

Baca Juga: Mediasi Buntu, Sidang Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Kembali Digelar 2 September

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Terus Dikebut, Tinggal 8 Pekan Masa Sidang Disahkan

Apa Fungsi Praperadilan?

Fungsi utama praperadilan berkaitan dengan pengujian terhadap tindakan tertentu dalam proses pidana. Mekanisme ini penting karena proses penyidikan dan penuntutan dapat melibatkan tindakan aparat yang berdampak langsung terhadap hak seseorang.

Misalnya, penangkapan dan penahanan dapat membatasi kebebasan seseorang. Karena itu, hukum menyediakan mekanisme agar tindakan tertentu tersebut dapat diuji keabsahannya melalui pengadilan.

Secara umum, fungsi praperadilan meliputi:

• menguji sah atau tidaknya penangkapan;

• menguji sah atau tidaknya penahanan;

• menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

• menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan;

• memeriksa permintaan ganti kerugian;

• memeriksa permintaan rehabilitasi;

• menguji objek lain yang termasuk dalam perkembangan kewenangan praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari sini terlihat bahwa praperadilan bukan sekadar prosedur administratif. Mekanisme tersebut berkaitan dengan keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak pihak yang berhadapan dengan proses pidana.

Apa Saja yang Bisa Diuji dalam Praperadilan?

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat sejumlah tindakan yang dapat menjadi objek praperadilan.

1. Penangkapan

Salah satu objek praperadilan adalah keabsahan penangkapan.

Jika seseorang atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan mempersoalkan apakah penangkapan dilakukan sesuai ketentuan hukum, persoalan tersebut dapat dimintakan pengujian melalui praperadilan.

2. Penahanan

Keabsahan penahanan juga dapat menjadi objek praperadilan.

Dalam narasi hukum acara pidana, penahanan tidak dapat dipahami sekadar sebagai keputusan aparat untuk membatasi kebebasan seseorang. Ada ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan tersebut.

Karena itu, ketika keabsahan penahanan dipersoalkan, praperadilan dapat menjadi mekanisme pengujiannya.

3. Penghentian Penyidikan

Praperadilan juga dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Persoalan ini berbeda dengan penangkapan atau penahanan karena yang dipersoalkan bukan tindakan membatasi kebebasan seseorang, melainkan keputusan untuk menghentikan proses penyidikan.

4. Penghentian Penuntutan

Selain penyidikan, penghentian penuntutan juga dapat menjadi objek praperadilan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam konteks ini, pihak yang berkepentingan dapat mempersoalkan keabsahan keputusan penghentian tersebut.

5. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Praperadilan juga berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum.

Dalam narasi yang menjadi dasar artikel ini, permohonan tersebut dapat berkaitan dengan tindakan seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah maupun kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

6. Penetapan Tersangka, Penyitaan, dan Penggeledahan

Ruang lingkup praperadilan juga berkembang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan objek praperadilan, termasuk terkait penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

Artinya, pembahasan mengenai praperadilan tidak cukup jika hanya mengacu pada daftar dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP tanpa melihat perkembangan hukum setelah KUHAP diberlakukan.

Siapa yang Bisa Mengajukan Praperadilan?

Pihak yang dapat mengajukan praperadilan bergantung pada objek atau persoalan yang ingin diuji.

Dalam perkara mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, pemohon umumnya berkaitan dengan tersangka, keluarga, atau pihak yang memperoleh kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Penasihat hukum juga dapat berperan dalam mengajukan permohonan atas nama atau untuk kepentingan tersangka sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, untuk perkara yang berkaitan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk pelapor dalam konteks tertentu, dapat mengajukan permohonan.

Jadi, jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak mengajukan praperadilan tidak bisa dilepaskan dari jenis permohonan yang diajukan.

Siapa yang Menjadi Termohon?

Dalam perkara praperadilan, terdapat dua pihak utama, yaitu pemohon dan termohon.

Pemohon merupakan pihak yang mengajukan permohonan praperadilan. Sementara itu, termohon pada umumnya adalah pihak yang melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut.

Dalam konteks praperadilan, termohon dapat berupa penyidik atau penuntut umum, bergantung pada objek yang diuji.

Sebagai contoh, apabila yang dipersoalkan berkaitan dengan tindakan penyidikan, penyidik dapat menjadi pihak termohon. Sementara persoalan yang berkaitan dengan penuntutan dapat melibatkan penuntut umum sebagai termohon.

Apakah Praperadilan Menentukan Seseorang Bersalah atau Tidak?

Tidak.

Ini merupakan salah satu hal paling penting untuk dipahami ketika membaca berita mengenai praperadilan.

Praperadilan pada dasarnya memeriksa persoalan yang termasuk dalam kewenangannya, seperti sah atau tidaknya tindakan tertentu dalam proses pidana. Praperadilan bukan persidangan pokok perkara yang bertujuan membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana.

Perbedaannya dapat dilihat secara sederhana:

Karena itu, menang atau kalah dalam praperadilan tidak boleh secara otomatis diterjemahkan sebagai keputusan bahwa seseorang terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana.

Bagaimana Contoh Sederhana Praperadilan?

Bayangkan seseorang ditangkap dan kemudian ditahan karena diduga terlibat suatu tindak pidana.

Orang tersebut kemudian mempersoalkan keabsahan tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Ia dapat menggunakan mekanisme praperadilan untuk meminta Pengadilan Negeri memeriksa persoalan tersebut sesuai kewenangannya.

Dalam situasi seperti ini, fokus pemeriksaan bukan langsung pada pertanyaan:

Apakah orang tersebut benar-benar melakukan tindak pidana?

Pertanyaan yang relevan dalam konteks objek praperadilan justru berkaitan dengan:

Apakah tindakan yang dipersoalkan tersebut sah menurut ketentuan hukum?

Perbedaan pertanyaan tersebut penting. Tanpa memahaminya, pembaca dapat keliru menafsirkan berita yang menyebut seseorang memenangkan atau kalah dalam sidang praperadilan.

Mengapa Praperadilan Penting?

Praperadilan menunjukkan bahwa kewenangan aparat penegak hukum dalam proses pidana tidak berdiri tanpa mekanisme pengawasan.

Penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Namun, ketika tindakan tertentu masuk ke dalam objek yang dapat diuji melalui praperadilan, terdapat ruang bagi pengadilan untuk memeriksa keabsahannya.

Dari perspektif masyarakat, mekanisme ini penting karena proses pidana dapat berdampak besar terhadap kehidupan seseorang, mulai dari kebebasan bergerak hingga reputasi.

Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting: praperadilan bukan jaminan bahwa seseorang terbebas dari perkara pidana.

Praperadilan dan pokok perkara berada dalam konteks pemeriksaan yang berbeda. Karena itu, hasil praperadilan harus dibaca berdasarkan objek yang memang diperiksa oleh hakim.

Apa Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Memahami Praperadilan?

Ada beberapa kesalahpahaman yang cukup mudah terjadi ketika istilah praperadilan muncul dalam pemberitaan.

Pertama, menganggap praperadilan sebagai “sidang untuk membuktikan tersangka tidak bersalah”. Padahal, fokusnya bukan demikian.

Kedua, menganggap kemenangan dalam praperadilan otomatis berarti perkara pidana selesai. Kesimpulan seperti ini terlalu sederhana karena akibat hukum suatu putusan harus dilihat dari objek permohonan dan isi putusannya.

Ketiga, menganggap semua pihak dapat mengajukan semua jenis permohonan praperadilan. Padahal, kedudukan pemohon berkaitan dengan jenis objek yang dipersoalkan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, hanya memahami praperadilan dari Pasal 1 angka 10 KUHAP tanpa memperhatikan perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulan

Jadi, apa itu praperadilan? Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus persoalan tertentu dalam proses pidana, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan seperti penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ruang lingkupnya juga berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal terpenting yang perlu diingat adalah praperadilan berbeda dari sidang pokok perkara pidana. Praperadilan tidak pada dasarnya menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana, melainkan memeriksa objek tertentu yang menjadi kewenangannya.

Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat dapat membaca pemberitaan mengenai praperadilan secara lebih tepat dan tidak langsung menyamakan hasil praperadilan dengan putusan bersalah atau tidak bersalah.

Baca Juga: Ahli Waris Bisa Menolak Warisan, Ini Dasar Hukum dan Prosedurnya

Baca Juga: Terjerat Kasus Penggelapan Rp3,5 Miliar, Ruben Onsu Gandeng Jhon LBF Jadi Kuasa Hukum

FAQ

Apa itu praperadilan?

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus persoalan tertentu dalam proses pidana, seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum.

Apa tujuan praperadilan?

Tujuan praperadilan antara lain memberikan mekanisme pengujian terhadap tindakan tertentu dalam proses pidana. Dengan mekanisme ini, tindakan yang menjadi objek praperadilan dapat diperiksa keabsahannya oleh Pengadilan Negeri.

Siapa yang bisa mengajukan praperadilan?

Pihak yang dapat mengajukan praperadilan bergantung pada objek yang dipersoalkan. Dalam konteks tertentu, pemohon dapat berupa tersangka, keluarga, pihak yang diberi kuasa, penasihat hukum, atau pihak ketiga yang berkepentingan sesuai ketentuan hukum.

Apa saja yang dapat diuji melalui praperadilan?

Objek praperadilan mencakup sejumlah persoalan seperti sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Berdasarkan perkembangan hukum, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan juga termasuk dalam ruang lingkup yang dapat diuji.

Apakah praperadilan menentukan seseorang bersalah atau tidak?

Tidak. Praperadilan tidak sama dengan persidangan pokok perkara pidana. Pemeriksaannya berfokus pada objek tertentu yang menjadi kewenangan praperadilan, sedangkan pembuktian mengenai tindak pidana diperiksa dalam persidangan perkara pidana.

Apa perbedaan praperadilan dengan sidang pidana?

Praperadilan memeriksa persoalan tertentu dalam proses penyidikan atau penuntutan yang menjadi kewenangannya, sedangkan sidang pokok perkara pidana memeriksa perkara berdasarkan dakwaan dan proses pembuktian. Karena itu, keduanya memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda.

Apakah penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan?

Penetapan tersangka termasuk dalam perkembangan objek praperadilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Karena itu, pembahasan mengenai objek praperadilan perlu mempertimbangkan perkembangan hukum tersebut, bukan hanya ketentuan awal dalam KUHAP.