Setelah Ditetapkan sebagai Tersangka, Gus Yaqut Akan Kembali Dipanggil KPK

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemanggilan ulang merupakan prosedur standar terhadap tersangka yang belum dilakukan penahanan.

“Setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan, tentu nanti akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan oleh penyidik,” ujar Budi kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

Meski demikian, Budi menegaskan keputusan untuk menahan atau tidak menahan Yaqut sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan.

“Termasuk dalam rangka penahanannya nanti, kita sesuaikan dengan kebutuhan penyidik,” imbuhnya.

Baca Juga: Gus Yaqut Diduga Terima Kickback dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK sebelumnya menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Jumat (9/1/2026). Penetapan tersebut disampaikan secara resmi oleh KPK setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti.

“Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Berdasarkan catatan KPK, Yaqut telah beberapa kali diperiksa dalam perkara ini sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terakhir dilakukan pada 16 Desember 2025. Saat itu, Yaqut enggan memberikan keterangan rinci kepada awak media terkait materi pemeriksaannya.

“Tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya, tanyakan ke penyidik ya. Nanti tolong ditanyakan,” ujar Yaqut singkat saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga: Harta Gus Yaqut Melejit Usai Jadi Menteri, Kini Tersangka Korupsi Kuota Haji

Kasus yang tengah disidik KPK berkaitan dengan dugaan penyelewengan penentuan kuota haji tahun 2023–2024 di lingkungan Kementerian Agama. Dalam penyelidikan tersebut, KPK menduga adanya penyimpangan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami peran para pihak yang terlibat serta menghitung besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.