Akurat

Irma Suryani: KPK Boleh Usut Whoosh, Tapi Jangan Lupakan Kebanggaan Indonesia Punya Kereta Cepat

Paskalis Rubedanto | 30 Oktober 2025, 22:27 WIB
Irma Suryani: KPK Boleh Usut Whoosh, Tapi Jangan Lupakan Kebanggaan Indonesia Punya Kereta Cepat

 

AKURAT.CO Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan partainya mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah melakukan penyelidikan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. 

Dia menilai, penyelidikan tidak perlu dipermasalahkan selama dilakukan secara objektif dan profesional.

"Enggak apa-apa, enggak ada masalah, silakan saja. Kalau memang di dalamnya ada orang per orang yang melakukan tindak pidana korupsi, ya silakan dilakukan tindakan," kata Irma, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Meski demikian, dia menekankan pentingnya melihat proyek Whoosh secara utuh sebagai bagian dari warisan pembangunan transportasi nasional. Menurutnya, Indonesia patut berbangga karena menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta cepat.

"Yang harus diperhatikan adalah legasi, bahwa Indonesia punya kereta cepat di Asia Tenggara, hanya di Indonesia. Kalau Jepang, Arab, ya enggak perlu ditanyakan, tapi kita jangan menafikan pencapaian itu. Ini bagian dari bagaimana negara dibangun untuk memberikan transportasi terbaik bagi masyarakat," bebernya.

Menurutnya, proyek transportasi publik seperti Whoosh memang seharusnya dikembangkan demi kenyamanan dan efisiensi mobilitas warga. Namun bila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran hukum, maka penyelidikan dan penindakan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Soal di dalamnya ada masalah, ya silakan diperiksa," tambahnya.

Terkait adanya spekulasi yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan, Irma menilai hal tersebut sebaiknya tidak dibesar-besarkan.

Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Klaim Jokowi Jadikan Natuna Utara Jaminan Utang Kereta Cepat Whoosh

"Iya, kalau nyebut-nyebut, semua orang bisa mengatakan itu. Enggak usah terlalu jauh lah soal-soal itu. Kalau KPK mau melihat, silakan. Jokowi sudah menyatakan, itu B to B (business to business), kenapa harus ribut? Yang melaksanakan kan bukan Jokowi, yang melaksanakan kan BUMN. Ya silakan periksa," tutup Irma.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. KPK telah menaikkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyelidikan.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (27/10/2025).

Asep belum merinci sejak kapan proses penyelidikan dimulai, mengingat tahap tersebut lazimnya dilakukan secara tertutup.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah penyelidikan KPK disebut telah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Sebelum isu dugaan mark up mencuat ke publik melalui pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.