KPK: CPNS Harus Jadi Fondasi Indonesia Emas 2045 yang Bebas Korupsi

AKURAT.CO Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan teknologi, tetapi juga pada pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyadari hal ini dan terus memperkuat sinergi dalam membentuk aparatur negara yang bersih, khususnya di kalangan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Integritas tidak diajarkan di sekolah atau pendidikan formal. Ia ditanamkan dalam keseharian. CPNS perlu memahami dan memaknai integritas secara utuh,” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam diskusi panel Forum Human Capital di kantor KKP, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Setyo menekankan bahwa SDM berintegritas adalah kunci utama untuk mencapai pelayanan publik berkualitas dan pembangunan yang merata. Namun, berbagai tantangan masih menghadang.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 stagnan di angka 37 dari 100, sementara hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional menunjukkan skor 71,53—masuk kategori rentan.

Capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) juga belum optimal dengan skor 75 dari 100.

Meski demikian, KKP mencatat prestasi dengan meraih nilai SPI sebesar 80,31. Capaian ini mendapat apresiasi dari KPK.

Baca Juga: Klik Link Resmi Cek Penerima BSU 2025 Kemnaker.go.id, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya!

“Tahun depan nilai ini harus dijaga, bahkan ditingkatkan. Semua elemen harus bergerak untuk mengakselerasi perbaikan indeks integritas,” ujar Setyo.

Namun, hasil survei juga mengungkap potensi risiko korupsi di lingkungan KKP:

• 73 persen responden mengaku ada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

• 56 persen menyoroti praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.

• 42 persen mengindikasikan adanya penyuapan dan gratifikasi.

“Risiko korupsi di sektor kelautan dan perikanan cukup tinggi. Tanpa langkah nyata, ini bisa menggerus semangat reformasi birokrasi,” tandas Setyo.

Sebagai solusi, KPK merekomendasikan tiga langkah strategis:

1. Penguatan peran pimpinan dalam mendukung program integritas.

2. Internalisasi nilai antikorupsi dalam manajemen SDM.

3. Mendorong pegawai menjadi duta integritas di lingkungan kerja dan masyarakat.

Dengan semangat integritas dan inovasi, CPNS KKP diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun birokrasi dan sektor maritim yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Baca Juga: Senja, Cerita, dan Cahaya di Batavia PIK