Berantas Premanisme, Masyarakat Diminta Aktif Melapor

AKURAT.CO Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan terjadinya aksi premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas).

Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, saat meninjau penanganan pemberantasan premanisme di wilayah Jawa Timur pada Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, masyarakat diharapkan untuk tidak takut melapor aksi premanisme kepada polisi.

Baca Juga: Prabowo Sudah Resah dengan Aksi Premanisme Berkedok Ormas

Karena itu, pentingnya komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan ormas yang mengganggu.

"Komitmen ini perlu kita bangun bersama. Karena hal ini berpotensi nyata untuk mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang mana berdampak untuk kelangsungan hidup kita bersama," ujar Eko, dalam keterangannya, Minggu (11/5/2025).

Dia mengatakan, aksi premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Meresahkan Masyarakat, DPR Dukung Pencabutan Legalitas Ormas Terlibat Aksi Premanisme

Sesuai dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo yaitu membangun investasi yang bagus di dalam dan luar negeri.

"Sehingga jangan sampai terganggu dengan keberadaan ormas yang memanfaatkan aksi premanismenya," kata Eko.

Pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas oknum ormas yang meresahkan.

Baca Juga: Kemendagri Terlibat dalam Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Penghambat Investasi

Untuk itu, penindakan hukum adalah arah pertama dan arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas.

Dalam kunjungan kerja ke Jatim, Eko berpendapat bahwa pemberantasan premanisme di provinsi itu sudah baik dan tanggap.

Namun, tetap dibutuhkan pemetaan wilayah mana saja yang rawan premanisme.

Baca Juga: Premanisme Ancam Investor, Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi

"Saya mengapresiasi, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan. Kita perlu melokalisir dan memetakan di mana saja titik-titik rawan premanisme di wilayah ini dan langkah apa yang tepat untuk mengatasinya," jelasnya.

Menurut Eko, selain berbagai kegiatan preemtif dan preventif, juga terkait penegakan dan penindakan hukum yang harus terus dilakukan.

Sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat.

Baca Juga: DPP Persaudaraan 98 Kecam Tindakan Premanisme terhadap Sekjen DPP AMPI

Eko mengharapkan Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI serta Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemprov Jatim serta warga setempat.

"Mari kita berantas premanisme bersama-sama. Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat," ajak Eko.

Karo Ops Polda Jatim, Kombes Jimmy Agustinus Anes, melaporkan bahwa Polda Jatim secara intensif menangani kasus premanisme yang terjadi.

Baca Juga: Berantas Premanisme di Terminal Tanjung Priok, Polisi Gelar Razia Besar-besaran

"Hingga saat ini, sebanyak 1.200 kasus telah berhasil ditangani. Dengan 276 kasus di antaranya telah naik ke penyidikan, selebihnya tindak pidana ringan dan kita lakukan pembinaan," jelasnya.

Menurut Jimmy, Operasi Pekat II Semeru 2025 akan berakhir pada 14 Mei 2025. Namun operasi ini akan terus dilanjutkan menjadi kegiatan rutin.

Peninjauan dilanjutkan dengan menyambangi titik-titik kerawanan di Provinsi Jatim, seperti pelabuhan, kawasan industri dan pusat ekonomi pada 11-12 Mei 2025.

Baca Juga: Bongkar Kasus Premanisme di Vihara, Deolipa: Saya Sikat Sampai Akarnya