Kasus Dana Hibah Pokir, 4 Pimpinan DPRD Jatim jadi Tersangka KPK

Berdasarkan hasil pengembangan kasus tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Beberapa tersangka merupakan anggota DPRD Provinsi Jatim.

 

Terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata membenarkannya, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/7/2024).

 

"Dari anggota DPRD ada empat orang (tersangka), kalau enggak salah," kata pria yang karib disapa Alex itu.

 

 

Namun, Alex belum mau merinci lebih lanjut kasus yang menjerat para tersangka itu. Alex hanya mengamini adanya upaya penggeledahan rumah anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) oleh Tim penindakan KPK pada hari ini, Rabu (10/7/2024).

 

"Ya, penggeledahan kan salah satu kegiatan di tingkat penyidikan untuk melengkapi alat bukti," ujar Alex. 

 

Terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika juga mengamini adanya kegiatan penggeledahan terkait pengusutan kasus tersebut. Menurut Tessa ada sejumlah lokasi di wilayah Jawa Timur yang digeledah tim penyidik KPK. 

 

Berdasarkan informasi, sejumlah anggota DPRD Jatim yang dijerat yakni Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 Kusnadi serta tiga Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar.

 

 

Kusnadi merupakan politisi PDI Perjuangan, Anik Maslachah merupakan politikus PKB, Anwar Sadad merupakan politikus Partai Gerindra, dan Achmad Iskandar merupakan politikus Partai Demokrat. 

 

Diketahui, kasus suap dana hibah dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak pada akhir Desember 2022 lalu.

 

Sahat diduga menerima suap sebesar Rp5 miliar untuk mengurus alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakaat. Selain Sahat, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka.

 

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023 menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan kepada Sahat.

 

Sahat juga dibebani uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar subsider empat tahun penjara.

 

 

Sahat terbukti menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020-2022 serta APBD 2022-2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang.

 

Tindak pidana dilakukan Sahat bersama-sama dengan staf ahlinya, Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid; dan Ilham Wahyudi alias Eeng. Adapun total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp200 miliar.