Dapat Teguran Tertulis dari MKD, Bamsoet: Biarkan Masyarakat yang Menilai

AKURAT.CO Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespons santai keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang memberinya sanksi berupa teguran tertulis.
Meski tidak dapat menghadiri secara langsung, Bamsoet menegaskan bahwa dirinya menghargai apa yang menjadi keputusan dalam sidang MKD tersebut.
"Saya ingin menyampaikan bahwa saya menghargai keputusan kawan-kawan yang mulia tersebut," kata Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (25/6/2024).
Namun, Bamsoet mengaku tidak ingin berkomentar banyak mengenai itu. Dia membiarkan masyarakat untuk menilai terkait apa masalah yang sempat menjeratnya.
"Saya tidak mau berpolemik dengan mengomentari atas suatu keputusan yang tidak saya lakukan, agar marwah MKD tetap terjaga. Biarkan masyarakat yang menilai," pungkasnya.
Baca Juga: Gara-gara Amandemen UUD, Bamsoet Kena Teguran Tertulis dari MKD
Sebelumnya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendapat sanksi berupa teguran tertulis dari MKD DPR RI. Sanksi diberikan karena pernyataan Bamsoet yang dianggap melanggar Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 3 ayat (2) jo Pasal pasal 20 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.
Adapun, pernyataan Bamsoet yang dipolemikkan yaitu soal partai-partai politik yang disebut setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
"Memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun saat membacakan putusan dalam sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Adang mengatakan, sanksi ini diberikan setelah MKD mendengarkan keterangan pengadu hingga saksi-saksi. MKD juga meminta Bamsoet agar lebih berhati-hati dan tak mengulangi perbuatannya.
"MKD menyimpulkan bahwa teradu diberikan sanksi dengan kriteria ringan dan diberikan teguran tertulis," ujar Adang.
Sementara itu, Bamsoet sendiri tak hadir dalam sidang ini. Adang yang memimpin sidang ini pun didampingi oleh Wakil Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam dan Imron Amin.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November






