Pemerintah Harus Hadir Tuntaskan Judi Online dan Darurat Pornografi Anak

AKURAT.CO Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan judi online atau judol yang marak di Indonesia.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di sela acara Tebar Kurban di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Selasa (18/6/2024).

"Judi online ini sebenarnya sudah kami teriakkan sejak tiga tahun yang lalu bahwa ini sangat berbahaya. Dan karenanya pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya," ujarnya.

Hidayat menjelaskan, saat ini permasalahan judi online menimpa lebih dari 3,5 juta warga Indonesia, di mana 80 persen di antaranya adalah masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah.

Ditambah, baru-baru ini Indonesia digemparkan berita seorang polisi wanita yang membunuh suaminya karena permasalahan judi online.

Baca Juga: Upaya PDIP Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta untuk Delegitimasi Jokowi

"Sehingga memang menjadi permasalahan yang penting untuk kita pertimbangkan, terkait dengan dimensi akhlak dan moral," katanya.

Selain itu, Hidayat juga menekankan mengenai persoalan pornografi anak yang terjadi di Indonesia.

Menurutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadinya darurat pornografi anak selama tiga tahun terakhir.

Puncak gunung es persoalan pornografi anak adalah ketika seorang ibu muda terpengaruh iming-iming uang sampai-sampai rela melakukan aksi pornografi kepada anaknya sendiri.

"Sudah sejak periode yang lalu kami meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ditingkatkan kewenangannya. Sehingga dia tidak hanya kementerian yang bersifat koordinatif tapi juga harus menjadi kementerian yang teknis, seperti Kemenpora dan Kementanm," terangnya.

Baca Juga: Oppo Segera Lakukan Peluncuran Global Reno12 dengan Model Baru Astral Silver

Di samping itu, anggaran untuk Kementerian PPPA juga harus dinaikkan untuk meningkatkan kondisi-kondisi kedaruratan, salah satunya darurat pornografi anak.

"Anggaran tidak pernah naik lebih dari Rp325 miliar setiap tahun, bahkan tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Kalaupun ada kenaikan, itu tidak terkait dengan perlindungan anak," ujar Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS.