Akurat

Presiden Jokowi Diharap Tak Salah Pilih Pansel Pimpinan dan Dewas KPK

Oktaviani | 12 Mei 2024, 12:50 WIB
Presiden Jokowi Diharap Tak Salah Pilih Pansel Pimpinan dan Dewas KPK

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo atau Jokowi diharap tak mengulangi kesalahan dalam pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024–2029.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, pansel harus memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak buruk.
 
Hal ini penting, sebab kinerja Pansel bentukan Presiden tahun 2019 lalu, menurut Kurnia, benar-benar sarat akan kontroversi. Mulai dari indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas saat proses penjaringan, dan tidak mengakomodir masukan masyarakat.
 
"Akibatnya bisa dirasakan saat ini, penegakan hukum KPK bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, dan integritas komisionernya juga layak dipertanyakan," kata dia dalam keterangan yang dikutip Akurat.co, Minggu (12/5/2024).
 
 
Hal itu sebagaimana dua orang yang sebelumnya diklaim terbaik oleh Pansel (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar) ternyata melanggar etik, bahkan diproses hukum karena disinyalir melakukan praktik korupsi.
 
"Ini tentu menjadi bukti konkret betapa buruknya proses seleksi Pimpinan KPK periode sebelumnya," kata dia.
 
Menurutnya, ada tiga kriteria yang penting dijadikan dasar bagi Presiden untuk menilai figur-figur calon Pansel mendatang.
 
Pertama, kompetensi. Presiden harus menunjuk figur yang memahami kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia secara utuh dan mengetahui permasalahan-permasalahan di KPK belakangan waktu terakhir.
 
"Sehingga, orientasi kerja Pansel berbasis realita permasalahan sebenarnya," kata dia.
 
 
Kedua, integritas. Dalam hal ini, rekam jejak kandidat calon Pansel harus benar-benar diperhatikan, baik hukum maupun etika.
 
Sebab, bagaimana mungkin Pansel bisa menemukan kandidat calon Komisioner maupun Dewan Pengawas yang klir, jika mereka saja memiliki rekam jejak buruk.
 
Ketiga, terbebas dari konflik kepentingan. Presiden harus secara cermat memperhatikan latar belakang figur-figur calon Pansel, khususnya menyangkut relasi dengan institusi negara atau kelompok politik tertentu.
 
"Jangan sampai Pansel yang terpilih justru memiliki afiliasi khusus dan memanfaatkan proses seleksi sebagai sarana meloloskan kandidat tertentu," kata dia.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.