Kasus Timah, Lima Smelter Hasil Sitaan Dititip ke Kementerian BUMN

AKURAT.CO Kejaksaan Agung diwakili Kepala Badan Pemulihan Aset, Amir Yanto, dan Sekretaris Jampidsus, Andi Herman, memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Benda Sitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Provinsi Bangka Belitung.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (23/4/2024), dihadiri pihak Kejaksaan, Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, TNI dan jajaran Direksi PT Timah Tbk.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan, rapat tersebut membahas mengenai dukungan terhadap perbaikan tata kelola timah dengan menitipkan barang bukti sitaan pada kepada Kementerian BUMN.

Adapun, barang bukti sitaan yang dititipkan adalah tempat pemurnian biji timah (smelter) PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) yang berlokasi di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.

"Tempat pemurnian biji timah PT Venus Inti Perkasa (VIP) yang beralamat di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang," ujar Ketut.

Baca Juga: Raffi Ahmad Kembali Dikaitkan Kasus Korupsi Timah HM, Tetap PD, Ini Jawaban Berkelasnya!

Kemudian smelter PT Tinindo Internusa (Tinindo) yang berlokasi di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Smelter PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.

Terakhir, smelter PT Refind Bangka Tin (RBT) di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, Amir Yanto, menyampaikan bahwa proses pengelolaan kelima smelter akan dititipkan kepada PT Timah Tbk melalui Kementerian BUMN dan akan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut antara Kementerian BUMN dengan Badan Pemulihan Aset yang melibatkan stakeholder terkait.

"Akan dibentuk tim kecil antara Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Kementerian BUMN dan PT Timah Tbk untuk merumuskan pola dan mekanisme pengelolaan smelter yang akan dititipkan ke PT Timah Tbk," ujarnya.

Dalam hal ini, Kementerian BUMN dan para peserta rapat yang tergabung dalam Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan upaya penyidik Kejagung untuk melakukan penitipan atas barang bukti smelter yang disita.

Baca Juga: Kejagung Periksa Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Hal itu dilakukan agar barang bukti tersebut terjaga dan demi keberlangsungan ekonomi bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

Selain itu, peserta rapat juga mendukung kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki izin agar dapat dilegalkan kegiatannya, guna menjaga keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan agar ekosistem lingkungan di bukaan tambang dapat pulih.

Amir Yanto berharap agar adanya dukungan terhadap aset yang disita oleh tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk. tahun 2015 sampai 2022 agar barang bukti smelter tidak beralih atau berubah bentuk.