Gandeng FBI, KPK Kumpulkan Bukti Perusahaan Jerman Suap Pejabat KKP dan Kominfo

 

AKURAT.CO Kementerian Kehakiman Amerika Serikat atau Department of Justice (DoJ) menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta unit di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima suap.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun langsung bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk memastikan dugaan adanya rasuah yang diterima pejabat KKP serta unit di Kominfo (Bakti) dari perusahaan perangkat lunak multinasional yang berbasis di Jerman, SAP SE (SAP).

 

 "KPK sudah menerima informasi tersebut dan sudah dikoordinasikan dengan FBI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat dihubungi, Senin (15/1/2024).

 

Soal kerja sama, Alex menyebut, KPK punya histori yang baik dengan Department of Justice AS dan FBI. Bahkan, KPK juga telah menggandeng FBI untuk membongkar sejumlah kasus korupsi, salah satunya skandal proyek e-KTP. 

 

Diketahui, perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, setuju untuk membayar sekitar USD222 juta atau setara dengan Rp3,4 triliun untuk menyelesaikan penyelidikan skema suap di tujuh negara.

 

 

Hal itu diungkap Departemen Kehakiman AS dengan mengatakan SAP telah menandatangani perjanjian penundaan penuntutan selama tiga tahun untuk menyelesaikan tuntutan pidana yang berkonspirasi menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan untuk memenangkan bisnis.

 

SAP juga mencapai penyelesaian perdata terkait dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk menyelesaikan tuduhan atas dugaan skema suap serupa di Azerbaijan, Ghana, Kenya, Malawi dan Tanzania serta Indonesia dan Afrika Selatan.

 

"Perusahaan telah menerima tanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis jujur yang terlibat dalam perdagangan global," kata Jaksa AS, Jessica Aber, sebagaimana dikutip Reuters.

 

Sedangkan menurut laporan BBC, di Indonesia, SAP disebut mendanai wisata belanja serta makan-makan, serta melakukan pembayaran yang lebih eksplisit.

 

Pejabat pemerintahan Indonesia yang diduga terlibat suap tersebut berada di lingkungan KKP dan juga pejabat dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) atau Bakti Kominfo.