KPK Beri Sinyal Periksa Menhub Budi Karya Sumadi Lagi Terkait Kasus Dugaan Suap DJKA

Pemanggilan terhadap Menhub Budi, terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

 

Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (6/11/2023) malam, ketika disinggung soal peluang pemanggilan Menhub oleh penyidik KPK.

 

"Kemudian terkait dengan adanya beberapa kontraktor yang disinyalir merupakan titipan dari pejabat. Tentunya siapapun, bahkan menteri pun kita akan periksa kalau memang betul-betul di dalam peristiwa tersebut ada kontribusinya terhadap peristiwa tindak pidana korupsi," ujar Asep.

 

 

Pemeriksaan terhadap Menhub atapun pihak-pihak terkait lainnya, kata dia, tentu untuk mendalami peran, dan termasuk ada tidaknya aliran uang kepada yang bersangkutan.

 

"Apakah perbuatannya, kemudian juga apakah dalam rangka aliran uang, atau perintahnya. Kan ada perintahnya, ada aliran dananya. Apakah menerima atau hanya memerintahkan. Karena tentunya untuk memperjelas konstruksi perkara, siapapun akan kita minta keterangan," kata dia.

 

Diberitakan sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi disebut banyak menitipkan kontraktor untuk mengerjakan proyek pembangunan maupun peningkatan jalur kereta api.

 

Hal tersebut diungkap pejabat Kemenhub Harno Trimadi saat menjadi saksi dalam sidang kasus suap pejabat DJKA Kemenhub di Pengadilan Tipikor Semarang yang digelar Kamis (3/7/2023).

 

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Sarwadi, Harno menyebut arahan tersebut langsung disampaikan oleh Menhub.

 

Kata dia, beberapa kontraktor titipan itu antara lain untuk pelaksana proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.

 

 

"Disampaikan sudah ada yang dipastikan ikut di dua paket yakni anggota DPR dan Pak Wahyu," ungkap Harno yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap pejabat DJKA, saat bersaksi.

 

Dijelaskan Harno, nama Wahyu yang merupakan titipan Menhub itu diduga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.

 

Harno mempercayai jika Wahyu diduga merupakan adik ipar presiden.

 

Sementara kontraktor lain yang menjadi titipan Menhub, yakni seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras.

 

Kata Harno, Billy beras ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda KA "elevated" antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 sampai KM 106+900 (JGSS 4).

 

Harno juga menyebut adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V yang merupakan mitra Kemenhub. Selain itu, ada juga titipan kontraktor dari DJKA. Dia juga menyebut nama Ibnu yang merupakan teman dekat Menhub Budi Karya Sumadi.

 

 

Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, sebelumnya didakwa memberikan suap dengan total Rp27,9 miliar kepada pejabat DJKA. Pemberian uang itu agar perusahannya memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.

 

Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

 

Menhub diketahui telah diperiksa penyidik KPK dalam proses penyidikan dugaan rasuah ini pada Rabu (26/7/2023). 

 

Saat itu pemeriksaan Menhub bersamaan dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub, Novie Riyanto.

 

Dalam pemeriksaan, penyidik KPK mempertanyakan pengawasan dan evaluasi keduanya dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta.

 

Selain itu, kedua saksi juga didalami pengetahuannya terkait mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di DJKA.