Ramai Dugaan Nampan MBG Mengandung Minyak Babi, Ini Pesan Islam agar Program Tersebut Terus Berbenah

AKURAT.CO Isu dugaan penggunaan minyak babi dalam nampan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian publik.

Dugaan ini pertama kali mencuat dari laporan investigasi media internasional yang menyebut sejumlah pabrik di Chaoshan, Provinsi Guangdong, China, menggunakan bahan dan proses produksi yang bermasalah, termasuk indikasi penggunaan lard atau minyak babi.

Laporan tersebut juga menyinggung pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo SNI pada produk food tray yang diduga digunakan dalam program MBG.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa hingga kini pemerintah belum menemukan bukti adanya penggunaan minyak babi dalam peralatan makan tersebut.

Meski demikian, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengujian resmi melalui BPOM atau laboratorium independen.

“Kalau memang ada kekhawatiran soal itu, ya diuji saja. Sampai sejauh ini kami tidak menemukan bukti, tetapi prinsipnya pemerintah akan memastikan keamanan,” ujar Hasan dalam pernyataannya, Rabu (27/8/2025).

Hasan juga mengungkapkan koordinasi dengan Kepala BPOM yang siap melakukan uji laboratorium jika sampel nampan tersedia. Ia menekankan bahwa isu sensitif semacam ini harus disikapi secara hati-hati dan berdasarkan bukti yang otoritatif.

Pemerintah, kata dia, tidak akan mengabaikan isu yang menyangkut keselamatan publik, terlebih karena program MBG menyasar anak-anak dan pemuda sebagai penerima manfaat.

Sebelumnya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan standar baru untuk food tray berbahan baja tahan karat agar sesuai regulasi dan aman digunakan. Standar ini diharapkan dapat menghindarkan praktik produksi yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun standar halal.

Dari perspektif Islam, isu ini memberi pesan penting bahwa setiap program yang melibatkan konsumsi masyarakat harus benar-benar memperhatikan prinsip kehalalan dan thayyib (kebaikan).

Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 menegaskan, “Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.” Halal tidak hanya soal bebas dari zat haram, tetapi juga terkait proses produksi yang aman, sehat, dan membawa manfaat.

Dalam kasus ini, transparansi dan keseriusan pemerintah melakukan pengujian menjadi wujud tanggung jawab moral. Islam mengajarkan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) agar umat terhindar dari sesuatu yang syubhat atau meragukan.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.” (HR Bukhari-Muslim).

Program MBG sejatinya adalah langkah mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, agar tujuan baik ini tidak ternodai isu negatif, pemerintah perlu terus berbenah dengan mengedepankan prinsip amanah, transparansi, dan sertifikasi halal.

Dalam konteks fiqh sosial, inilah bentuk implementasi maqashid syariah, yakni menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql), dan menjaga keturunan (hifzh an-nasl) melalui makanan yang sehat dan halal.

Dengan demikian, dugaan adanya masalah dalam peralatan makan MBG hendaknya dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan, mempertegas standar halal, dan meningkatkan keterlibatan lembaga seperti BPJPH dan MUI dalam proses sertifikasi.

Islam tidak hanya mengingatkan umatnya untuk menjauhi yang haram, tetapi juga mendorong agar setiap kebijakan publik dibangun di atas fondasi keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi tonggak peradaban baru dalam menyiapkan generasi sehat dan kuat, asalkan terus berbenah dan konsisten menjaga amanah agar benar-benar halal, thayyib, dan membawa berkah bagi bangsa.