Jemaah Haji Indonesia Keluhkan Transportasi, Tenda, dan Jadwal Kegiatan: Sistem Multisyarikah Dipertanyakan

AKURAT.CO Sejumlah jemaah haji Indonesia mengeluhkan berbagai persoalan selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Masalah yang paling menonjol meliputi pelayanan transportasi bus, ketersediaan tenda, hingga ketidakjelasan jadwal kegiatan.
Situasi ini memicu sorotan terhadap efektivitas sistem multisyarikah yang diterapkan tahun ini oleh pemerintah Indonesia.
Keluhan mencuat di media sosial hingga ke forum resmi. Beberapa jemaah melaporkan harus berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina akibat kemacetan dan keterbatasan armada bus.
“Pelayanan pelaksanaan hajinya ini jadi kacau,” kata Ivo Kristanto, jemaah asal Sragen, Jawa Tengah, kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).
Ivo menyebut, para jemaah tidak diarahkan dengan jelas saat akan meninggalkan Muzdalifah, sehingga terjadi rebutan bus.
“Komunikasi antara kloter dengan syarikah itu tidak bagus, jadwalnya tidak pasti, berubah-ubah,” ujarnya.
Baca Juga: Kapan Rombongan Jemaah Haji Indonesia 2025 Mulai Pulang ke Tanah Air?
Selain transportasi, ketersediaan tenda saat wukuf di Arafah juga menjadi persoalan. Beberapa jemaah mengaku tidak mendapatkan tenda untuk beristirahat dalam puncak pelaksanaan ibadah haji.
Ketua Komisi Nasional Haji (KNH), Mustolih Siradj, mengonfirmasi laporan tersebut. Ia menilai pelaksanaan haji tahun ini mengalami kemunduran drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kenyamanan itu saya kira hilang. Pelayanan haji mengalami kemunduran yang sangat jauh,” kata Mustolih.
Menurutnya, akar masalah terletak pada sistem multisyarikah yang untuk pertama kalinya diterapkan tahun ini. Dalam sistem ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan delapan perusahaan lokal di Arab Saudi untuk menangani layanan jemaah. Namun, sistem ini justru menyebabkan perpecahan layanan, bahkan di dalam satu keluarga.
“Jemaah bisa terpisah hotel karena dilayani oleh syarikah berbeda. Ini berdampak pada kenyamanan dan konsentrasi jemaah,” tambahnya.
Kementerian Agama mengakui sejumlah masalah, termasuk keterlambatan pengangkutan jemaah dari Muzdalifah ke Mina dan keterbatasan tenda di Arafah. Namun, Menteri Agama Nazarudin Umar mengeklaim pelaksanaan haji tahun ini secara umum lebih baik dibanding sebelumnya.
“Fasilitas dari Saudi lebih baik, jumlah rumah sakit bertambah, angka kematian menurun,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Sabtu (7/6/2025).
Meski demikian, Kemenag dan PPIH Arab Saudi telah menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami jemaah.
“Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji, kami menyampaikan permohonan maaf,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, di Mekkah.
Baca Juga: DPR Kawal Kasus Gagalnya Visa Haji Furoda, Puan: Akan Didalami Serius
Menanggapi situasi ini, Mustolih Siradj mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan konkret. “Pemerintah jangan hanya memberi pernyataan, tapi harus menuntut pertanggungjawaban, bahkan kompensasi kepada syarikah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya juga menyarankan agar sistem multisyarikah ditinjau ulang. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar tidak terjadi pengulangan kekacauan serupa pada musim haji mendatang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










