Kenapa Arab Saudi Melarang Perayaan Natal?

AKURAT.CO Arab Saudi adalah sebuah negara yang dikenal dengan aturan ketatnya dalam hal agama dan budaya.

Sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai fondasi hukum dan sosial, kebijakan-kebijakan Arab Saudi sering kali mencerminkan interpretasi ketat terhadap ajaran agama.

Salah satu kebijakan yang menarik perhatian dunia internasional adalah larangan perayaan Natal di negara ini.

Larangan tersebut bukan hanya karena alasan budaya, tetapi juga karena faktor historis, teologis, dan politik yang kompleks.

Sejarah dan Konteks Religius

Arab Saudi adalah tempat kelahiran Islam dan rumah bagi dua situs paling suci dalam agama ini, yaitu Mekah dan Madinah.

Sistem hukum di negara ini didasarkan pada Syariah Islam, yang ditafsirkan melalui pandangan Wahhabisme, sebuah mazhab yang cenderung konservatif.

Dalam Wahhabisme, perayaan yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti Natal, dianggap sebagai bid'ah (inovasi agama) dan dilarang keras.

Natal, yang merupakan perayaan kelahiran Yesus Kristus dalam tradisi Kristen, dipandang oleh banyak ulama di Arab Saudi sebagai bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Alasan ini diperkuat oleh keyakinan bahwa Islam mengajarkan tauhid (keesaan Allah) yang murni, sehingga perayaan-perayaan yang dianggap menekankan unsur syirik (penyekutuan Allah) ditolak.

Faktor Sosial dan Politik

Arab Saudi juga memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap praktik agama non-Muslim di ruang publik.

Gereja, salib, dan ritual keagamaan non-Muslim lainnya tidak diizinkan untuk ditampilkan secara terbuka. Hal ini dilakukan untuk menjaga identitas Islam negara tersebut sekaligus menghindari konflik antaragama.

Pemerintah berpendapat bahwa pelarangan ini bukanlah bentuk intoleransi, melainkan upaya untuk menjaga harmoni sosial di negara dengan mayoritas Muslim mutlak.

Meski demikian, pandangan ini sering mendapat kritik dari masyarakat internasional yang menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan beragama.

Beberapa laporan dari organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki catatan buruk dalam hal kebebasan beragama.

Realitas di Lapangan

Meskipun secara resmi melarang perayaan Natal, ada fenomena menarik di kalangan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi.

Sebagai negara yang memiliki banyak pekerja asing dari berbagai latar belakang, termasuk Kristen, perayaan Natal sering kali dilakukan secara diam-diam di lingkungan pribadi.

Beberapa toko bahkan mulai menjual dekorasi Natal secara terbatas, terutama di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, sebagai bentuk adaptasi terhadap keberadaan komunitas internasional.

Namun, perubahan ini masih jauh dari kebijakan resmi. Pemerintah tetap berusaha mempertahankan identitas Islam negara dengan membatasi ruang gerak agama-agama lain.

Bahkan, hingga beberapa tahun terakhir, tindakan keras terhadap perayaan-perayaan semacam ini masih sering terjadi, termasuk penyitaan barang-barang Natal di tempat umum.

Pendekatan Ilmiah terhadap Larangan
Dari sudut pandang akademis, larangan perayaan Natal di Arab Saudi dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi agama.

Menurut Emile Durkheim, agama memiliki fungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempertegas identitas kolektif suatu masyarakat.

Dalam konteks Arab Saudi, Islam digunakan sebagai alat pemersatu sekaligus pembatas terhadap pengaruh eksternal yang dianggap dapat merusak nilai-nilai tradisional.

Selain itu, teori konflik sosial dari Karl Marx juga relevan untuk menjelaskan kebijakan ini.

Marx berpendapat bahwa agama sering digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kelompok minoritas.

Dalam hal ini, larangan Natal dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga dominasi budaya Islam di Arab Saudi.

Larangan perayaan Natal di Arab Saudi mencerminkan dinamika kompleks antara agama, budaya, dan politik.

Kebijakan ini bukan hanya hasil dari interpretasi teologis yang ketat, tetapi juga strategi untuk melindungi identitas Islam negara tersebut di tengah globalisasi.

Meski demikian, dengan semakin terbukanya Arab Saudi terhadap dunia luar, terutama di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman yang berusaha mendorong reformasi sosial, pertanyaan tentang kebebasan beragama dan penerimaan terhadap keberagaman menjadi semakin relevan.

Bagaimanapun, larangan ini tetap menjadi salah satu isu kontroversial yang mengundang perdebatan, baik di dalam maupun di luar Arab Saudi.

Studi lebih lanjut dan dialog antaragama mungkin diperlukan untuk memahami dampak kebijakan ini terhadap masyarakat lokal dan komunitas internasional.