Muhammadiyah: Pengelolaan Tambang Tidak Selalu Diidentikkan dengan Kerusakan Lingkungan

AKURAT.CO PPIM UIN Jakarta menggelar diskusi peluncuran hasil riset dengan tema “Gerakan Green Islam: Harapan Bagi Krisis Iklim di Indonesia” pada Selasa (27/08/ 2024) di Jakarta.

Diskusi peluncuran hasil riset ini dihadiri oleh berbagai kelompok dan organisasi masyarakat yang telah lama bergelut dalam gerakan Green Islam, mencerminkan keberagaman dan semangat kolaboratif dalam menangani isu krisis lingkungan.

Salah satu pemantik utama dalam acara ini adalah Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

Dalam paparannya, Abdul Mu’ti memulainya dengan polemik Muhammadiyah dengan tambang. Ia menegaskan bahwa pengelolaan tambang tidak harus selalu diidentikkan dengan kerusakan lingkungan, meskipun pandangan ini terkadang terkesan utopis.

"Muhammadiyah ingin agar isu pertambangan menjadi perhatian serius, dengan menunjukkan contoh pengelolaan tambang yang baik yang selama ini jarang dipublikasikan," kata Mu'ti kepada peserta diskusi.

Baca Juga: Launching Penelitian PPIM-React, Peneliti: Gerakan Green Islam Hadapi Sejumlah Tantangan

Muhammadiyah, katanya, berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan dari aktivitas pertambangan.

“Melalui pengelolaan tambang, Muhammadiyah ingin meminimalkan tingkat kerusakan lingkungan akibat tambang,” tegas Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti juga menyebut bahwa sering kali terdapat inkonsistensi antara ucapan dan tindakan terkait upaya pelestarian lingkungan.

Gerakan Green Islam yang sering kali didorong, lanjut Mu'ti, meskipun penting namun tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga terlihat seperti upaya yang hanya menghibur diri sendiri.

“Gerakan sedekah sampah Muhammadiyah sudah ada di masyarakat, namun dampaknya belum signifikan,” kata Guru Besar UIN Jakarta itu.

Menurutnya lagi, penggunaan teknologi ramah lingkungan ternyata memerlukan biaya besar, yang menjadi alasan mengapa gerakan Green Mosque, khususnya yang digerakan Muhammadiyah belum berjalan maksimal.

Selain itu, gerakan Green Islam juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, terutama kendala teologis. Salah satu contohnya adalah penggunaan air bekas wudhu yang tidak dapat digunakan kembali meskipun telah melalui proses daur ulang dengan teknologi canggih.

Baca Juga: Ghibah di Tempat Kerja: Apa Hukumnya Menurut Islam?

Di lingkungan Muhammadiyah yang dikenal progresif saja, Mu'ti menyebut penggunaan air daur ulang masih menjadi perdebatan, apalagi di kalangan yang lebih konservatif.

“Di Muhammadiyah yang sudah berkemajuan, penggunaan air daur ulang tersebut masih jadi perdebatan, apalagi yang bukan Muhammadiyah yang tidak berkemajuan,” sahutnya.

Ia meminta agar gerakan Green Islam dapat didukung oleh afirmasi dari pemerintah dan kebijakan yang lebih berpihak.

“Gerakan akan memiliki impact kalau ada afirmasi dari pemerintahan dan aspek kebijakan. Kebijakan pemerintah soal energi lebih banyak pro pada eksplorasi dari SDA yang non-renewable daripada yang ramah lingkungan. Berapa banyak energi kincir angin? Saya bahkan hanya menemukan satu di Sulawesi, Pare Pare. Kalau kita serius, harusnya energi model itu diperbanyak. Kita punya banyak angin. Energi tenaga surya, itu kan juga mentok. Sepanjang afirmasi itu tidak terjadi, gerakan Green islam hanya akan menjadi green green saja,” tutup Abdul Mu’ti.