Rusia Bergerak untuk Memblokir WhatsApp setelah Memberlakukan Pembatasan pada Telegram

AKURAT.CO Rusia disebut telah mencoba “memblokir sepenuhnya” akses aplikasi pesan WhatsApp di dalam negeri. Informasi itu disampaikan pihak perusahaan pada Kamis (12/2).

Perusahaan menyatakan bahwa Rusia telah berupaya untuk sepenuhnya memblokir akses ke WhatsApp. Langkah ini muncul saat Kremlin terus mendorong penggunaan aplikasi pesan buatan dalam negeri bernama Max yang didukung negara.

Kebijakan tersebut menuai kritik. Para pengkritik dan kelompok hak asasi manusia menyebut langkah-langkah itu sebagai upaya jelas Kremlin untuk memperluas pengawasan dan memperketat kontrol atas penggunaan internet, di tengah tindakan keras yang semakin luas terhadap perbedaan pendapat selama perang yang masih berlangsung di Ukraina.

Dalam pernyataan resmi yang dibagikan melalui media sosial, WhatsApp menyebut aplikasi Max sebagai “aplikasi pengawasan milik negara”. Aplikasi pesan milik Meta itu juga mengecam langkah isolasi pengguna di Rusia.

“Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi yang privat dan aman adalah langkah mundur dan hanya akan mengurangi keselamatan masyarakat di Rusia,” kata aplikasi pesan yang dijalankan Meta tersebut.

Meta dan WhatsApp di Bawah Tekanan

Sejumlah platform Meta memang telah lebih dulu diblokir secara resmi di Rusia setelah invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada Februari 2022. Facebook dan Instagram kini hanya bisa diakses menggunakan VPN.

Laporan mengenai WhatsApp sebagai aplikasi berikutnya yang akan diblokir oleh Kremlin telah beredar selama empat tahun, sejak dimulainya perang besar-besaran Rusia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa persoalan ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi Rusia. Ia menyebut Meta tidak memenuhi aturan operasional WhatsApp di Rusia.

“Ini kembali menjadi persoalan pemenuhan peraturan perundang-undangan,” kata Peskov, seraya mendorong Meta untuk bernegosiasi dengan pejabat Rusia atau menghadapi pemblokiran.

Ia menambahkan bahwa masih ada peluang dialog apabila Meta bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Jika korporasi Meta memenuhi hal tersebut dan masuk dalam dialog dengan otoritas Rusia, maka ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan,” ujarnya. “Jika korporasi tetap pada posisi tanpa kompromi dan, saya katakan, menunjukkan diri tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan legislasi Rusia, maka tidak ada peluang.”

Telegram Juga Dibatasi

Tidak hanya WhatsApp, pemerintah Rusia pekan ini juga mulai membatasi akses ke Telegram. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pendiri Telegram, Pavel Durov.

“Rusia membatasi akses ke Telegram untuk memaksa warganya beralih ke aplikasi yang dikendalikan negara dan dibangun untuk pengawasan serta sensor politik,” kata Durov.

“Langkah otoriter ini tidak akan mengubah arah kami. Telegram berdiri untuk kebebasan dan privasi, apa pun tekanannya.”

Durov bahkan membandingkan situasi ini dengan Iran delapan tahun lalu.

“Iran mencoba strategi yang sama — dan gagal. Mereka melarang Telegram dengan dalih yang dibuat-buat, mencoba memaksa orang beralih ke alternatif yang dikelola negara.”

Kontroversi Pavel Durov

Pendiri Telegram kelahiran Rusia itu memiliki reputasi kontroversial terkait hubungannya dengan Kremlin. Pada 2014, ia meninggalkan Rusia dan pindah ke Dubai setelah menolak permintaan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform VK serta menyerahkan data pengguna.

Namun, sejak saat itu muncul indikasi kemungkinan rekonsiliasi dengan Kremlin. Sebuah investigasi jurnalistik mengungkap bahwa Durov mengunjungi Rusia lebih dari 50 kali antara 2015 hingga 2021.

Pada Agustus 2024, ia sempat ditahan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan aktivitas kriminal di Telegram. Penahanan itu memunculkan dinamika baru mengenai posisi netralitasnya.

Apa yang Diinginkan Rusia?

Pemerintah Rusia berargumen bahwa perusahaan teknologi asing, termasuk WhatsApp dan Telegram, menolak menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri sesuai tuntutan Kremlin.

Sejak 2025, otoritas Rusia mewajibkan aplikasi Max yang dikembangkan di dalam negeri untuk terpasang secara otomatis di semua perangkat baru yang dijual di negara tersebut. Pegawai sektor publik, guru, dan pelajar juga diwajibkan menggunakan platform itu.

Sejak 2015, setahun setelah invasi awal Rusia ke Ukraina, Moskow menerapkan Undang-Undang Lokalisasi Data yang mewajibkan seluruh perusahaan, termasuk asing, menyimpan dan memproses data pribadi pengguna Rusia di server yang secara fisik berlokasi di Rusia.

Setelah perang skala penuh dimulai, regulasi diperketat. Mulai 1 Januari 2026, seluruh layanan internet diwajibkan menyimpan pesan pengguna selama tiga tahun dan menyerahkannya kepada aparat keamanan jika diminta.

Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis pesan pengguna, termasuk audio, video, teks, serta metadata—bahkan jika pesan tersebut telah dihapus oleh pengguna.