Trump Kumpulkan Anggota Board of Peace untuk Pertemuan Perdana

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menggelar pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagasnya, dengan fokus pada rekonstruksi Gaza dan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang masih rapuh setelah dua tahun perang.

Pertemuan dijadwalkan berlangsung Kamis waktu setempat dan akan dihadiri perwakilan dari lebih dari dua lusin negara anggota dewan, serta sejumlah negara lain yang memilih hadir sebagai pengamat.

Menjelang pertemuan, Trump menyatakan anggota dewan telah menjanjikan dana sebesar 5 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza. Namun angka tersebut masih jauh dari estimasi kebutuhan sebesar 70 miliar dolar AS untuk membangun kembali wilayah Palestina yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Selain komitmen dana, sejumlah negara juga diperkirakan akan mengumumkan kesiapan mengirim ribuan personel untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi dan kepolisian internasional di Gaza.

Trump sebelumnya menyebut Dewan Perdamaian beranggotakan para pemimpin dunia dan berpotensi menjadi forum paling berpengaruh yang pernah dibentuk. Dewan ini merupakan bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang ia usung untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Mandat Dewan Meluas, Picu Kekhawatiran

Sejak tercapainya gencatan senjata pada Oktober lalu, visi Trump terhadap dewan tersebut berkembang. Ia ingin mandatnya tidak hanya terbatas pada perdamaian Israel-Hamas, tetapi juga berperan dalam penyelesaian konflik global lainnya.

Namun, rencana perluasan mandat ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak bahwa Trump tengah membangun forum tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Trump bahkan menyatakan berharap dewan tersebut dapat mendorong PBB untuk bekerja lebih efektif.

Lebih dari 40 negara dan Uni Eropa dikabarkan akan mengirimkan pejabat ke pertemuan tersebut. Beberapa negara seperti Jerman, Italia, Norwegia, dan Swiss tidak bergabung sebagai anggota, tetapi akan hadir sebagai pengamat.

Dewan Keamanan PBB sebelumnya juga menggelar pertemuan tingkat tinggi terkait gencatan senjata Gaza dan situasi di Tepi Barat. Jadwal pertemuan itu dimajukan agar tidak berbenturan dengan agenda Dewan Perdamaian Trump.

Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menyatakan bahwa secara internasional seharusnya PBB yang memimpin penanganan krisis semacam ini. Pemerintah AS menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan Dewan Perdamaian adalah organisasi sah yang beranggotakan puluhan negara.

Fokus pada Pasukan Stabilisasi dan Pelucutan Senjata Hamas

Isu utama dalam pertemuan adalah pembentukan pasukan stabilisasi bersenjata internasional untuk menjaga keamanan dan memastikan pelucutan senjata kelompok Hamas, yang menjadi salah satu tuntutan utama Israel dalam kesepakatan gencatan senjata.

Media Irishnew, menulis bahwa sejauh ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang secara tegas menyatakan komitmen terhadap rencana pasukan tersebut. Sementara itu, Hamas belum menunjukkan sinyal kuat terkait kesiapan untuk melucuti senjata.

Seorang pejabat AS menyebut pemerintah memahami tantangan besar dalam proses demiliterisasi, namun tetap optimistis berdasarkan laporan para mediator.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapan bekerja sama dengan negara-negara Islam lainnya untuk mendorong perdamaian berkelanjutan di Palestina. Ia mengakui masih ada berbagai hambatan, tetapi menegaskan upaya tetap harus dilakukan.

Agenda Lanjutan dan Respons Pengamat

Dalam pertemuan ini, Dewan Eksekutif Gaza—sayap operasional Dewan Perdamaian—juga akan memaparkan perkembangan pembentukan sistem pemerintahan dan layanan publik di Gaza.

Selain Trump, sejumlah tokoh dijadwalkan hadir dan berbicara, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, perwakilan tinggi dewan Nickolay Mladenov, dan Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz.

Namun sejumlah pengamat menilai sikap skeptis sebagian sekutu AS bukan tanpa alasan. Direktur Program AS di International Crisis Group, Michael Hanna, mengatakan belum adanya mandat jelas untuk memperluas peran dewan di luar Gaza membuat banyak negara memilih tidak bergabung.

Menurutnya, sejumlah negara yang memiliki kepentingan besar terhadap masa depan Gaza justru berharap dapat memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong AS menggunakan pengaruhnya terhadap Israel demi tercapainya solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan.