Delcy Rodriguez Tegaskan Venezuela Tidak Dikuasai Asing Usai Maduro Ditangkap AS

AKURAT.CO Pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan bahwa negaranya tidak dikuasai oleh pihak asing, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional pada Selasa waktu setempat, Rodriguez mengatakan pemerintahan Venezuela tetap berjalan normal dan berada sepenuhnya di tangan rakyat Venezuela. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Maduro dan istrinya, Cilia Flores, menyatakan tidak bersalah atas dakwaan konspirasi perdagangan narkoba di pengadilan New York.

“Pemerintah Venezuela tetap memimpin negara ini. Tidak ada agen asing yang mengatur Venezuela,” kata Rodriguez, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden Maduro.

Sementara itu, Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab menuntut pembebasan segera Maduro dan istrinya. Ia menyebut operasi militer AS sebagai tindakan agresi bersenjata ilegal.

“Operasi militer tanpa deklarasi perang atau mandat Dewan Keamanan PBB merupakan agresi bersenjata yang bersifat teroris,” tegas Saab.

Puluhan Tentara Tewas, Venezuela Tetapkan Masa Berkabung

Pernyataan tersebut muncul di tengah dampak lanjutan operasi militer AS yang terjadi pada Sabtu lalu dan menewaskan puluhan orang di Venezuela. Pemerintah Venezuela menilai operasi itu melanggar hukum internasional.

Pada Selasa, Venezuela merilis daftar 24 tentara yang tewas dalam serangan dini hari tersebut. Kuba juga melaporkan 32 personel militernya gugur dalam operasi yang sama. Pemerintah Venezuela pun menetapkan masa berkabung nasional selama tujuh hari.

Hingga kini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump belum memberikan penjelasan rinci mengenai rencana Washington terhadap masa depan Venezuela. Trump sebelumnya menyebut AS akan “mengelola” Venezuela, pernyataan yang kemudian diralat oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

Rubio menyatakan AS hanya akan mengarahkan kebijakan Venezuela melalui sanksi dan embargo, terutama untuk membuka akses yang lebih luas terhadap industri minyak negara tersebut.

Kritik Kongres AS dan Ketidakjelasan Strategi

Rubio bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine telah memberikan pengarahan tertutup kepada anggota Kongres AS. Namun, sejumlah anggota parlemen mengaku tidak mendapatkan kejelasan.

Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menyebut pengarahan tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, terutama terkait alasan operasi militer tanpa persetujuan Kongres.

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, mengatakan beberapa hari ke depan akan menjadi penentu arah pemerintahan Venezuela dan sikapnya terhadap AS. Ia menyebut Delcy Rodriguez sebagai sosok pragmatis yang diyakini memahami kepentingan keamanan nasional Amerika.

Ketegangan di Caracas

Di ibu kota Caracas, ribuan pendukung pemerintah turun ke jalan dalam aksi yang diorganisir negara. Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello terlihat hadir di tengah massa dengan atribut bertuliskan slogan, “Meragukan berarti mengkhianati.”

Namun, situasi di lapangan disebut masih mencekam. Jurnalis Venezuela Noris Argotte Soto melaporkan banyak warga memilih tetap berada di dalam rumah karena ketakutan terhadap aparat keamanan.

“Ketegangan meningkat. Warga takut keluar rumah karena kehadiran pasukan keamanan di titik-titik utama kota,” ujarnya.

Soto juga menyebut kelompok paramiliter pro-pemerintah bekerja bersama militer untuk menekan potensi perlawanan, termasuk memeriksa kendaraan dan ponsel warga.

Dampak Regional dan Ancaman Trump

Krisis Venezuela turut memicu kekhawatiran regional. Presiden Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Kolombia, yang dituding gagal memberantas perdagangan narkoba. Ia bahkan menghina Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pernyataan publiknya.

Pemerintah Kolombia pun mengajukan protes resmi kepada AS dan berupaya meredakan ketegangan diplomatik.

Selain itu, Trump kembali memunculkan wacana pengambilalihan Greenland, wilayah otonomi Denmark. Pernyataan tersebut menuai kecaman luas dari negara-negara Eropa dan Kanada.

Para pemimpin Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, Polandia, dan Denmark mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya, dan tidak dapat diambil alih oleh negara lain.