Lebih dari 400 Orang Ditangkap Pasca Kerusuhan Gen Z di Nepal yang Gulingkan Pemerintah

AKURAT.CO Pemerintah sementara Nepal merilis data terbaru mengenai kerusuhan besar yang mengguncang negara itu pada September lalu. Sedikitnya 423 orang ditangkap atas berbagai tuduhan, mulai dari pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, hingga vandalisme, setelah gelombang protes besar-besaran yang dikenal sebagai “Pemberontakan Gen Z” menggulingkan pemerintahan sebelumnya.

Kepolisian Nepal dalam pernyataannya pada Senin (10/11/2025) menyebut, para tersangka juga didakwa atas pencurian dan perilaku tidak tertib selama dua hari kekacauan yang menewaskan sedikitnya 76 orang. Dari jumlah itu, 63 korban merupakan pengunjuk rasa, sementara tiga polisi dan sepuluh narapidana juga dilaporkan tewas.

“Sebuah tim sedang meneliti insiden-insiden tersebut dan kami masih mengumpulkan informasi tambahan,” kata juru bicara Kepolisian Nepal, Abi Narayan Kafle, dikutip dari CNA.

Awal Mula Pemberontakan Gen Z

Gelombang protes yang disebut “Gerakan Gen Z” pecah pada 8 September 2025, dipicu kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial. Kebijakan itu menyulut kemarahan publik, terutama di kalangan muda, yang kemudian berkembang menjadi gerakan nasional menentang korupsi dan kesulitan ekonomi.

Dalam waktu singkat, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan besar. Massa menyerbu dan membakar gedung parlemen dan Mahkamah Agung, memaksa pemerintah yang berkuasa saat itu untuk runtuh.

Dampak dan Kerusakan Meluas

Data kepolisian menunjukkan, lebih dari 2.700 bangunan diserang selama kerusuhan. Target amukan massa mencakup kantor pemerintah, markas polisi, hotel, toko, rumah politisi, hingga kantor partai politik. Banyak supermarket dan rumah pribadi ikut dijarah.

Pada hari kedua kerusuhan, sejumlah pengunjuk rasa dilaporkan membawa senapan yang diduga dirampas dari aparat keamanan.

Kekacauan itu juga dimanfaatkan oleh para narapidana: sekitar 14.500 tahanan melarikan diri dari berbagai penjara di seluruh Nepal, dan lebih dari 5.000 di antaranya masih buron.

Menteri Dalam Negeri Om Prakash Aryal mengatakan, pihaknya telah memulai operasi khusus untuk menangkap kembali para pelarian serta mengamankan senjata yang dijarah. Namun, kelompok demonstran Gen Z justru menuntut pengunduran diri Aryal, menudingnya gagal menindak aparat yang melakukan penumpasan brutal terhadap massa.

Sementara itu, pemerintah telah melarang bepergian terhadap mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dan empat pejabat tinggi lainnya, sambil menunggu hasil penyelidikan resmi mengenai kerusuhan tersebut.

Munculnya Pemerintah Sementara

Di tengah kekacauan politik, ribuan aktivis Gen Z menggunakan platform Discord untuk memilih pemimpin sementara. Mereka menominasikan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki, 73 tahun, yang kemudian ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara.

Karki kini memimpin pemerintahan transisi hingga pemilihan umum Maret 2026, dengan janji untuk memulihkan stabilitas dan menata ulang sistem hukum pascakerusuhan.