Shutdown AS Berlanjut, Trump Pecat 4.000 Pegawai Federal

AKURAT.CO Pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal di tengah berlanjutnya penutupan (shotdown) sebagian layanan publik. Langkah ini dilakukan atas perintah Presiden Donald Trump untuk menekan oposisi dari Partai Demokrat agar mengakhiri kebuntuan politik di Kongres.

Menurut laporan AFP, Sabtu (11/10/2025), lebih dari 4.000 pegawai federal telah diberhentikan. Sebagian besar berasal dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), masing-masing lebih dari 1.000 orang.

Gedung Putih Tak Beri Rincian Departemen yang Terdampak

Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) yang dipimpin oleh Russell Vought menyatakan bahwa pemecatan kali ini akan “berjumlah besar,” namun belum menyebutkan angka pasti atau daftar instansi yang terdampak paling parah.

Sebuah dokumen pengadilan federal pada Jumat (10/10) mengonfirmasi bahwa PHK telah dimulai dan berdampak luas pada pegawai di berbagai lembaga pemerintah pusat.

Trump: Pemangkasan Ditujukan ke Oposisi Demokrat

Presiden Donald Trump mengatakan bahwa langkah PHK ini merupakan bagian dari strategi pemangkasan anggaran yang ditujukan untuk memberi tekanan pada Partai Demokrat, yang menurutnya menjadi penyebab kebuntuan anggaran dan penutupan pemerintahan.

“Jumlah pegawai yang diberhentikan akan sangat besar, dan sebagian besar terkait dengan Partai Demokrat karena kami menilai mereka yang memulai semua ini,” kata Trump.

Demokrat Kecam Tindakan Pemerintah

Reaksi keras datang dari pimpinan Partai Demokrat di Kongres. Mereka menyebut langkah itu sebagai bentuk intimidasi politik dan tindakan yang melanggar hukum.

“Russell Vought baru saja memecat ribuan warga Amerika hanya lewat sebuah cuitan,” ujar Chuck Schumer, pemimpin Demokrat di Senat. Ia menuduh Gedung Putih “memicu kekacauan yang disengaja.”

“Tidak ada yang memaksa Trump dan Vought melakukan hal ini. Mereka tidak perlu melakukannya; mereka melakukannya karena menginginkannya,” tambah Schumer.

Serikat Pekerja Gugat Pemerintah ke Pengadilan

Serikat pekerja yang mewakili sekitar 800.000 pegawai federal telah mengajukan gugatan darurat ke pengadilan federal San Francisco, meminta hakim untuk menghentikan sementara proses PHK massal tersebut. Sidang dijadwalkan berlangsung pada 16 Oktober 2025 guna membahas legalitas keputusan itu.

Sementara itu, juru bicara Departemen Keuangan AS mengonfirmasi bahwa pihaknya mulai mengirimkan pemberitahuan PHK kepada para pegawai. Sedangkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menyatakan bahwa pemecatan dilakukan terhadap pekerja yang dianggap “tidak esensial” sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan Trump.

Krisis Politik AS Berlanjut

PHK massal ini menjadi babak terbaru dalam krisis politik di Washington yang telah membuat sejumlah layanan publik lumpuh. Penutupan pemerintahan yang berkepanjangan dipicu oleh kebuntuan antara Gedung Putih dan Kongres mengenai alokasi anggaran nasional.

Para pengamat menilai, langkah Trump dapat memperburuk ketegangan politik dan memperdalam dampak ekonomi dari shutdown yang kini telah meluas ke berbagai sektor layanan publik di seluruh Amerika Serikat.