Presiden Kolombia Tuding AS Bom Kapal Berisi Warga Kolombia di Karibia, Gedung Putih Bantah

AKURAT.CO Presiden Kolombia Gustavo Petro menuduh Amerika Serikat mengebom sebuah kapal yang berisi warga negara Kolombia di perairan Karibia. Tuduhan itu langsung dibantah oleh Gedung Putih, yang menyebut pernyataan Petro “tidak berdasar”.

Dalam beberapa pekan terakhir, militer Amerika Serikat dilaporkan telah menyerang setidaknya empat kapal di Laut Karibia, menewaskan 21 orang. Washington mengklaim serangan tersebut menargetkan kapal-kapal pengedar narkoba di perairan internasional, namun belum memberikan bukti atau rincian identitas korban.

Petro: “Kapal Itu Milik Kolombia”

Melalui unggahan di platform X (Twitter), Presiden Petro menyatakan bahwa serangan terbaru AS menewaskan warga negaranya.

“Indikasi menunjukkan kapal terakhir yang dibom adalah kapal Kolombia dengan warga negara Kolombia di dalamnya. Saya berharap keluarga mereka melapor,” tulis Petro.

Petro menilai serangan AS bukan bagian dari perang melawan penyelundupan, melainkan “perang untuk minyak”. Ia memperingatkan bahwa tindakan militer di kawasan tersebut merupakan agresi terhadap Amerika Latin dan Karibia, serta menyebut situasi saat ini sebagai “skenario perang baru di Karibia”.

Respons Gedung Putih

Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih membantah tuduhan Petro dan meminta Presiden Kolombia untuk “mencabut pernyataannya yang tidak berdasar dan tercela.”

Meskipun mengakui adanya “perbedaan kebijakan”, pemerintah AS menegaskan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kolombia dalam isu keamanan dan stabilitas regional.

AS mengonfirmasi bahwa operasi militernya di lepas pantai Venezuela dimulai sejak 2 September, dengan target kapal yang diduga membawa narkoba ilegal.

Senat AS Tolak Pembatasan Wewenang Trump

Kontroversi ini semakin memanas setelah Senat AS menolak rancangan undang-undang yang akan membatasi Presiden Donald Trump dalam penggunaan kekuatan militer terhadap kapal-kapal di Karibia.

RUU tersebut, yang diajukan oleh Senator Demokrat Adam Schiff dan Tim Kaine, kalah dalam pemungutan suara dengan hasil 48-51.

Penolakan ini memungkinkan Trump tetap memiliki otoritas penuh untuk melakukan serangan tanpa persetujuan Kongres. Sebelumnya, memo internal yang bocor menyebut bahwa AS kini mengategorikan dirinya berada dalam “konflik bersenjata non-internasional”, langkah yang dianggap sebagai upaya untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer di luar negeri.

Latar Belakang Operasi Militer AS

Pemerintahan Trump sebelumnya telah menetapkan sejumlah kartel narkoba di Meksiko, Ekuador, dan Venezuela sebagai organisasi teroris, memberi AS dasar hukum yang lebih luas untuk menargetkan mereka. Namun, tindakan tersebut menuai kritik internasional karena dianggap melanggar hukum internasional dan berpotensi memperluas konflik di kawasan Karibia.

Hingga kini, identitas para korban serangan AS di laut Karibia belum diungkapkan, dan Washington belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan keterlibatan warga Kolombia dalam insiden tersebut.