Demi Rp770 Miliar per Tahun, Nauru Rela Terima Imigran dari Australia

AKURAT.CO Pemerintah Australia resmi menandatangani kesepakatan dengan negara kecil di Pasifik, Nauru, untuk menampung ratusan imigran yang tidak memiliki hak hukum tinggal di Negeri Kanguru.

Menurut pernyataan resmi pada Jumat (30/8), Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menandatangani nota kesepahaman (MoU) saat kunjungan ke Nauru. Kesepakatan ini mencakup lebih dari 220 imigran di Australia, termasuk beberapa yang terlibat kasus kejahatan berat.

Isi Kesepakatan Australia–Nauru

Dalam MoU itu, Nauru setuju memberikan tempat tinggal jangka panjang dan perlakuan yang layak bagi imigran. Sebagai imbalannya, Australia akan menyediakan dana besar untuk menopang program ini sekaligus memperkuat ekonomi Nauru.

Pemerintah tidak mengungkap angka pastinya, namun laporan Sydney Morning Herald menyebut Australia akan membayar sekitar AUS$408 juta (US$267 juta) di awal, serta tambahan sekitar AUS$70 juta per tahun setelahnya.

Burke menegaskan kebijakan imigrasi Australia harus tegas:

“Siapa pun yang tidak memiliki visa sah harus meninggalkan negara ini. Itu adalah prinsip dasar dari sistem visa yang berfungsi.”

Latar Belakang Kebijakan

Kesepakatan ini muncul setelah putusan Mahkamah Tinggi Australia pada 2023 yang menyatakan penahanan tanpa batas waktu terhadap imigran ilegal adalah melanggar hukum, terutama jika deportasi tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, lebih dari 220 orang yang sebelumnya ditahan akhirnya dibebaskan.

Kini, jumlah imigran dalam kondisi serupa sudah bertambah menjadi lebih dari 350 orang. Australia pun mencari solusi, salah satunya lewat pemindahan ke Nauru.

Bulan Februari lalu, pemerintah Australia bahkan sudah membayar Nauru untuk menerima tiga imigran terpidana kasus kekerasan. Namun, prosesnya tertunda karena gugatan hukum.

Tentang Nauru

Nauru adalah negara kecil dengan populasi sekitar 12.500 jiwa dan luas wilayah hanya 20 km², menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia.

Meski pernah kaya raya berkat cadangan fosfat murni yang diekspor sebagai pupuk, sumber daya itu kini habis. Akibatnya, sekitar 80 persen wilayah Nauru rusak dan tak layak huni. Negara ini juga menghadapi tantangan besar berupa pengangguran tinggi, masalah kesehatan, serta ancaman perubahan iklim.

Tahun lalu, Australia dan Nauru sudah menandatangani kerja sama di bidang keamanan maritim, pertahanan, dan kepolisian. Kesepakatan terbaru soal imigran ini semakin menegaskan ketergantungan ekonomi Nauru pada dukungan dari Australia.