Dana Pertahanan Perang Hampir Habis, Amerika Serikat Peringatkan Ukraina dan Rusia

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat pada bulan Oktober lalu meminta Kongres untuk mendanai hampir USD106 miliar atau Rp1,64 triliun demi rencana-rencana ambisius Ukraina dan Israel hingga keamanan perbatasan Amerika Serikat (AS).

Namun, Partai Republik yang menguasai DPR Amerika Serikat dengan suara mayoritas, menolak hal tersebut.

Direktur anggaran Amerika Serikat, Shalanda Young, dalam sebuah surat kepada Mike Johnson, Ketua DPR dari Partai Republik dan para pemimpin kongres lainnya, mengatakan bahwa memotong pendanaan dan aliran senjata akan melumpuhkan Ukraina di medan perang dan meningkatkan kemungkinan kemenangan Rusia.

"Saya ingin memperjelas: tanpa tindakan kongres, pada akhir tahun ini kita akan kehabisan sumber daya untuk mendapatkan lebih banyak senjata dan peralatan untuk Ukraina dan untuk menyediakan peralatan dari persediaan militer AS. Tidak ada pot dana ajaib yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Kita kehabisan uang dan hampir kehabisan waktu," tulis Young dalam surat yang dirilis oleh Gedung Putih, dikutip Selasa (5/12/2023).

Baca Juga: Israel Minta Warga Palestina untuk Mengungsi, Namun Apakah Ada Tempat yang Aman di Gaza?

Kongres telah menyetujui lebih dari USD110 miliar untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022, tetapi belum menyetujui dana apa pun sejak Partai Republik mengambil alih DPR dari Partai Demokrat pada Januari.

Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, mengatakan bahwa Presiden Ukraina, Volodomyr Zelenskiy, telah diundang untuk berbicara kepada para senator melalui panggila video rahasia sebagai bagian dari pengarahan untuk mendengar apa yang dipertaruhkan.

Pengarahan tertutup untuk para senator juga dijadwalkan pada pukul 15.00 EST pada hari ini Selasa dan akan menghadirkan para pejabat keamanan nasional AS.

DPR dan Senat terakhir kali menyetujui bantuan militer, keuangan, dan kemanusiaan sebesar USD45 miliar untuk Ukraina sebagai bagian dari RUU pengeluaran tahunan yang disahkan pada Desember 2022.

Pembicaraan bipartisan tentang pendanaan keamanan perbatasan AS, yang ingin dihubungkan oleh Partai Republik dengan pendanaan Ukraina, telah terhenti di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

Baca Juga: Viral Kisah Remaja Palestina Menjadi Salah Satu Tawanan Terakhir yang Dibebaskan Israel: Saya Bahagia Bisa Lepas dari Penjara Itu

Partai Republik telah mengusulkan perubahan-perubahan signifikan seiring dengan banyaknya imigran yang tiba di perbatasan selatan dengan Meksiko, yang menurut Partai Demokrat akan menutup kemungkinan pemberian suaka bagi para migran.

Johnson di media sosial mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah gagal untuk secara substantif mengatasi kekhawatiran Partai Republik mengenai strategi Ukraina.

Mengatakan bahwa setiap paket pengeluaran keamanan nasional harus membahas kebijakan-kebijakan perbatasan AS.

"Kami yakin kedua isu tersebut dapat disepakati jika Senat Demokrat dan Gedung Putih mau bernegosiasi dengan baik," tulis Johnson di X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Kegagalan DPR untuk mempertimbangkan permintaan Gedung Putih telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pendanaan untuk Ukraina mungkin tidak akan pernah disetujui, terutama setelah DPR meloloskan RUU pada bulan November yang berisi pendanaan untuk Israel tetapi tidak untuk Ukraina.

Para pemimpin Demokrat di Senat menolak RUU tersebut.

Para pejabat pemerintahan Biden diperkirakan akan mengadakan briefing rahasia untuk DPR dan Senat pada hari ini.