Amerika Serikat Batalkan Penyewaan Minyak Dan Gas Alaska

AKURAT.CO, Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) akan membatalkan sewa minyak dan gas di suaka margasatwa federal yang dibeli oleh sebuah badan pembangunan negara bagian Alaska pada hari-hari terakhir masa jabatan mantan Presiden Donald Trump.
Sebelumnya, dalam janjinya untuk menjadi presiden, Joe Biden menyatakan akan melindungi Suaka Margasatwa Nasional Arktik (ANWR) seluas 19,6 juta acre atau 7,9 juta hektar untuk beruang kutub dan rusa kutub.
Joe Biden menyatakan tanggung jawabnya untuk melindungi kawasan tersebut yang menurutnya wilayah berharga untuk segala usia tersebut.
Baca Juga: Joe Biden Kepergok Simpan Banyak File Pemerintah, Penyidik Sita 6 Tambahan Dokumen Rahasia
"Karena krisis iklim menghangatkan Arktik dua kali lebih cepat daripada bagian dunia lainnya, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah yang berharga ini untuk segala usia," kata Biden, dikutip Kamis (7/9/2023).
Kebijakan penyewaan minyak dan gas Alaska diterbitkan pada masa pemerintahan Donald Trump tepatnya sehari sebelum pelantikan Biden, berisi tujuh izin untuk Otoritas Pengembangan dan Ekspor Industri Alaska (AIDEA).
Para pencinta lingkungan memuji keputusan yang dibuat Trump itu, namun di sisi lain seorang Senator Partai Republik dari Alaska mengecam keputusan tersebut.
Kecaman dilakukan sebab menurutnya para pejabat telah berusaha untuk membuka pengeboran di cagar alam tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan bagi negara bagian.
Lebih lanjut, tentang pembatalan sewa minyak dan gas, pemerintah juga mengatakan akan melarang penyewaan baru di lebih dari 10 juta hektar di Cadangan Minyak Nasional di Alaska.
Diketahui area tersebut memiliki luas 23 juta hektar yang berlokasi di Lereng Utara negara bagian merupakan lahan publik terbesar yang tidak terganggu di Amerika Serikat.
Tindakan tersebut merupakan upaya terbaru Biden untuk mengendalikan aktivitas minyak dan gas di lahan publik, bagian dari agenda yang lebih luas untuk memerangi perubahan iklim.
Diketahui, Biden yang bersiap-siap untuk mencalonkan diri kembali pada tahun 2024 juga sedang menghadapi tekanan untuk meningkatkan pasokan bahan bakar domestik untuk menjaga harga pompa tetap rendah.
Di sisi lain, pihak AIDEA mengatakan bahwa mereka akan menggugat kebijakan pembatalan sewa tersebut di pengadilan.
"Tindakan terbaru dari Departemen dalam Negeri AS ini menunjukkan pengabaian sewenang-wenang terhadap hukum Federal, berdasarkan retorika kampanye," ujar AIDEA.
Menanggapi hal tersebut, Departemen dalam Negeri AS mengatakan tinjauan lingkungan yang baru telah menetapkan bahwa analisis yang mendasari penjualan sewa tahun 2021 oleh agensi tersebut sangat cacat sehingga memberikan wewenang kepada Menteri Deb Haaland untuk membatalkan sewa tersebut.
Lebih lanjut tentang penyewaan minyak dan gas Alaska
Departemen dalam Negeri Trump pada Januari 2021 menjual sewa di ANWR atas keberatan para pencinta lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat adat.
Baca Juga: Breaking News, Alaska Diguncang Gempa Magnitudo 6,1
RUU pajak yang disahkan oleh Partai Republik pada tahun 2017 membuka area tersebut untuk penyewaan minyak dan gas juga mengarahkan Departemen dalam Negeri untuk mengadakan dua penjualan sewa pada bulan Desember 2024.
Industri minyak dan gas sebagian besar gagal mengikuti penjualan sewa tahun 2021, hanya menghasilkan penawaran tinggi sebesar 14 juta dollar AS yang sebagian besar dari AIDEA.
Beberapa bulan setelah penjualan sewa ANWR yang pertama dan satu-satunya, pemerintahan Biden mengatakan akan menangguhkan sewa yang dikeluarkan sambil menunggu tinjauan lingkungan.
AIDEA kemudian menggugat dan bulan lalu seorang hakim federal di Alaska menolak klaim badan negara bagian tersebut, dengan mengatakan bahwa penundaan pemerintah dalam mengimplementasikan program penyewaan ANWR adalah hal yang wajar.
Dua entitas lain yang memenangkan sewa pada penjualan sewa ANWR menarik diri dari kepemilikan mereka pada tahun 2022.
Senator Alaska dan Sullivan mengatakan bahwa warga Alaska sangat marah atas keputusan tersebut.
"Ada kemarahan dan frustrasi yang nyata di antara warga Alaska tentang serangan tak henti-hentinya dari pemerintahan Biden terhadap ekonomi kita dan kemampuan kita untuk mengakses tanah kita secara sah," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email.
Earthjustice termasuk di antara kelompok-kelompok lingkungan yang memuji hal yang dilakukan Biden.
"Ke depan, kami berharap dapat melihat perlindungan terkuat yang mungkin untuk Perlindungan Arktik dan Arktik Barat di tahun-tahun mendatang," ujar Abigail Dillen, presiden Earthjustice.
Sebagai informasi, menurut data pemerintah produksi minyak Alaska telah berkurang dalam tiga dekade terakhir.
Saat ini negara bagian tersebut memproduksi kurang dari 500.000 barel per hari minyak mentah, turun dari lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 1988.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









