Kemenko PMK Percepat Penanganan Darurat Tanah Longsor di Bandung Barat

AKURAT.CO Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengoordinasikan percepatan penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, yang terjadi (Jumat, 23/1/2026), malam.

Berdasarkan pembaruan data per Sabtu (24/1/2026) siang, tanah longsor terjadi di Pasirkuning RT 05/11 dan Pasirkuda RT 01/10, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

Bencana ini mengakibatkan sekitar 30 rumah terdampak dan berdampak langsung terhadap 34 kepala keluarga atau 113 jiwa.

Dalam peristiwa tersebut, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, 23 orang selamat, sementara 83 orang lainnya masih dalam proses pencarian dan pendataan.

Menko PMK, Pratikno, menjelaskan, upaya penanganan darurat saat ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung Barat dengan dukungan BPBD Provinsi Jawa Barat, aparat TNI-Polri, serta unsur terkait lainnya.

Proses pencarian korban, pendataan dampak dan pengamanan lokasi terus dilakukan, mengingat potensi longsor susulan akibat kondisi cuaca.

Baca Juga: Kemenko PMK Perkuat Karakter dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia Pendidikan

Ia mendorong prioritas operasi SAR dengan pelibatan penuh Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terlatih, serta percepatan penetapan status tanggap darurat daerah. Guna mendukung mobilisasi sumber daya, personel dan logistik.

Selain itu, layanan kemanusiaan dasar seperti pelayanan medis, logistik, dapur umum, air bersih, dan shelter aman bagi warga terdampak terus diperkuat. Dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

"Untuk mengurangi risiko lanjutan, Kemenko PMK menekankan pentingnya pengamanan wilayah rawan, pembatasan akses warga ke zona berbahaya, serta koordinasi teknis dengan BMKG dan PVMBG," ujar Pratikno, dalam keterangannya.

Pratikno juga mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan cepat dan akurat, serta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala setiap 6-12 jam.

Dalam aspek komunikasi, Kemenko PMK menegaskan perlunya informasi satu pintu melalui BPBD dan BNPB guna mencegah hoaks dan kepanikan publik.

Untuk memastikan koordinasi penanganan darurat berjalan efektif di lapangan, Pratikno menugaskan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang, untuk mengoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat, memperkuat sinergi pusat-daerah. Serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tertangani secara cepat dan tepat.

Baca Juga: Kemenko PMK Siapkan Peta Jalan Buat Antisipasi Banjir di Jabodetabekpunjur

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen untuk terus mengawal penanganan bencana secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan," tutur Pratikno.