Menurut Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo, pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau di tengah potensi lonjakan permintaan.
"Dinas KPKP harus monitoring stok dan koordinasi dengan Bulog secara proaktif untuk mencegah gejolak pangan selama Nataru," katanya, Jumat (5/12/2025).
Rio juga mendorong Dinas KPKP menggelar operasi gabungan bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan di sejumlah pasar hingga sentra kuliner.
Menurutnya, langkah itu penting untuk menekan praktik penimbunan, manipulasi harga, serta penggunaan bahan berbahaya.
"Operasi gabungan itu untuk memastikan harga pangan stabil dan berkualitas," ujarnya.
Selain itu, Rio meminta Pemprov Jakarta menjalin kesepakatan distribusi pangan atau MoU dengan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi serta sebagian wilayah Cianjur.
Kerja sama tersebut dinilai strategis untuk memperkuat pasokan menghadapi periode permintaan tinggi saat Nataru.
"Termasuk penyiapan skenario logistik darurat menghadapi lonjakan permintaan Nataru," tandas Rio.
