Bima Arya Sebut Banyak Kepala Daerah Jadikan Survei untuk Kejar Elektabilitas

AKURAT.CO Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk membangun ekosistem layanan publik yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu cara paling efektif untuk memetakan kebutuhan tersebut adalah melalui survei yang dilakukan secara berkala.

“Survei merupakan metode paling efektif untuk membaca opini publik. Wali kota, bupati, dan gubernur perlu mengetahui apa yang diinginkan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa idealnya setiap calon kepala daerah melakukan survei melalui lembaga yang kredibel.

Namun, ia menilai banyak kepala daerah masih memanfaatkan survei hanya untuk melihat elektabilitas, bukan untuk membaca kebutuhan publik secara komprehensif.

Bima kemudian menyinggung pengalamannya ketika menjabat Wali Kota Bogor. Pada 2012, ia melakukan survei satu tahun sebelum pemilihan untuk menakar aspirasi masyarakat.

Hasil survei menunjukkan tiga isu utama: kemacetan, pengelolaan sampah, dan persepsi publik terkait inklusivitas kota.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan.

Ia mencontohkan penanganan sampah yang dipandang sebagai ekosistem—bukan sekadar tugas petugas kebersihan—mulai dari edukasi rumah tangga melalui Ketua RT dan RW, pemilahan sampah, hingga proses akhir di lapangan.

Ia juga mengutip praktik Kota Surabaya sebagai inspirasi, terutama program Lomba Kebersihan, yang kemudian diadaptasi menjadi “Bogorku Bersih”.

Program berbasis komunitas itu membuahkan hasil, ditandai dengan diraihnya kembali Piala Adipura setelah 28 tahun.

Selain sampah, isu transportasi juga menjadi tantangan besar Kota Bogor yang dikenal sebagai kota “sejuta angkot”.

Bima menuturkan bahwa solusi tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah Kota Bogor kala itu mengembangkan Program Konversi Angkot dengan menggabungkan tiga angkot menjadi satu bus.

Menurutnya, keberhasilan transportasi publik tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada perubahan budaya masyarakat dalam bertransportasi.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Bima memaparkan pengembangan Kampung Tematik di beberapa wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta.

Kawasan yang sebelumnya memiliki tingkat pendapatan rendah itu dibangun menjadi pusat pemberdayaan berbasis komunitas.

Program meliputi edukasi generasi muda, penguatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha, hingga pengembangan wisata seperti jalur trekking, area camping, dan glamping.

Program yang mulai dirintis saat pandemi Covid-19 itu kini berkembang menjadi destinasi wisata yang memberi dampak ekonomi langsung bagi warga.

“Ini tentang membangun komunitas. Ini tentang memberdayakan masyarakat lokal,” tegasnya.

Bima menambahkan, seluruh contoh tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kebijakan yang baik bukan hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Yang terpenting adalah membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan memperluas kolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan,” pungkasnya.