Jakarta Diharapkan Jadi Kota Global Berkeadilan, Kota Maju Tanpa Tinggalkan Warganya

AKURAT.CO Penjabat Gubernur Jakarta periode 2016-2017, Soni Sumarsono, mengatakan membangun Jakarta sebagai kota global tidak boleh hanya berhenti pada infrastruktur megah dan citra modernitas.

Jakarta harus tumbuh sebagai kota global yang berkeadilan sosial, dan kota yang maju tanpa meninggalkan rakyatnya.

Pernyataan itu disampaikan Soni dalam Diskusi Publik Sesi II bertema "Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta Kota Global-Berkeadilan Sosial," yang digelar DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya.

"Kota global yang berkeadilan sosial bukan hanya soal ekonomi dan politik dunia, tapi bagaimana semua warganya mendapat keadilan sosial. Bikin kota global itu mudah, tapi bikin yang berkeadilan sosial perlu muatan ideologis," kata Soni, di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Dia menjelaskan, konsep kota global sejatinya menuntut keseimbangan antara daya saing internasional dan kesejahteraan warga. Jakarta telah memenuhi banyak kriteria kota global mulai dari bandara internasional, pelabuhan, kawasan bisnis modern, hingga diplomasi budaya. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada kesenjangan sosial dan partisipasi publik.

"Jakarta sudah kota global. Kita peringkat 71 dari 158 kota dunia, naik dari posisi 74 tahun lalu. Tapi jangan lupa, kota global yang berkeadilan sosial menolak kesenjangan ekonomi akibat globalisasi. Harus ada akses setara bagi semua," ujarnya.

Soni juga mengapresiasi langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang dinilainya progresif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Integrasi MRT, LRT, TransJakarta, digitalisasi pelayanan publik semuanya langkah bagus. Untuk smart city, Jakarta terbaik di Indonesia. Tapi pemerataan dan keterjangkauan harus terus diperluas," ungkapnya.

Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik adalah fondasi penting bagi Jakarta yang berkeadilan sosial.

"Partisipasi masyarakat masih lemah. Transparansi belum optimal. Kalau dua hal ini tak diperkuat, akuntabilitas mudah rapuh, dan korupsi bisa tumbuh," jelasnya.

Dia menilai, transportasi publik murah, perumahan rakyat, ekonomi kreatif berbasis komunitas, dan ruang hijau harus jadi prioritas utama agar Jakarta tumbuh sebagai kota global yang tetap humanis.

"Jakarta harus maju secara global tapi berakar secara ideologis. Di situlah nasionalisme dan marhaenisme menemukan tempatnya," ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim menambahkan, Gubernur Pramono Anung menekankan pembangunan dari lapisan masyarakat terbawah.

"Pak Gubernur selalu bilang, membangun Jakarta harus dari bawah. Enggak mungkin Jakarta jadi kota global kalau rakyatnya tertinggal," ujar Chico.

Dia memaparkan sejumlah gebrakan, antara lain peningkatan penerima KJP menjadi 700 ribu anak, perluasan KJMU hingga 17 ribu mahasiswa, dan pemutihan ijazah bagi 8 ribu pelajar.

"Jakarta sedang di persimpangan ambisi global dan kesenjangan sosial. Karena itu, kebijakan diarahkan agar kota global ini benar-benar berpihak pada rakyat," katanya.

Pemerhati kebijakan publik, Yenny Sucipto, menegaskan bahwa transformasi Jakarta tak boleh kehilangan sentuhan kemanusiaan. "Kota global bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi, tapi bagaimana Jakarta memanusiakan manusianya," ujarnya.

Dia menilai, sistem keuangan dan audit Pemprov Jakarta sudah tertib, tetapi partisipasi publik harus lebih dibuka. "Portal APBD sudah interaktif, tapi jangan berhenti di situ. Harus ada dialog politik dengan akar rumput," katanya.

Diskusi publik itu menjadi bagian dari rangkaian menuju Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya, yang menegaskan satu hal penting: Globalisasi Jakarta harus dibangun di atas fondasi ideologis keadilan sosial agar setiap warganya benar-benar menjadi bagian dari kemajuan, bukan penonton di rumah sendiri.