Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta

AKURAT.CO Pembangunan hunian vertikal merupakan kebutuhan mendesak bagi warga Jakarta. Transformasi hunian, khususnya hunian vertikal, adalah keniscayaan di tengah pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan di Jakarta.

"Dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan," ujar Staf Khusus Gubernur Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, dalam forum Balkoters Talk bertajuk Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Menurut Chico, pembangunan rumah susun, apartemen rakyat, dan hunian terjangkau lainnya, harus terus didorong agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap tempat tinggal layak.

Baca Juga: Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan di Kota Jakarta

Dia menambahkan, skema sewa dengan harga terjangkau juga perlu diperkuat, agar masyarakat memiliki pilihan sesuai kemampuan. "Jangan sampai hunian vertikal justru harganya tidak jauh berbeda dengan rumah tapak," katanya.

Dia menegaskan, Jakarta kini bukan hanya bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan dengan kota global. Karena itu, standar internasional harus diterapkan, salah satunya melalui penyediaan hunian yang layak, manusiawi, dan terjangkau.

Selain itu, dia menekankan pentingnya peran media dalam menyosialisasikan program hunian. Baginya, media adalah mitra strategis pemerintah agar pesan pembangunan lebih sampai ke publik.

Dalam forum itu, Chico juga mengapresiasi inisiatif Balkoters yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan DPRD. Kolaborasi ini dinilai penting agar program hunian terjangkau dapat diwujudkan lebih cepat dengan dukungan legislatif, dinas terkait, dan partisipasi warga.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jakarta, Ghozi Zulazmi, menegaskan transformasi hunian vertikal tidak boleh dipahami hanya sebatas pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Harga Rumah Mahal, Wamen PKP Usulkan Pembangunan Rumah Vertikal dengan Subsidi Tanah

Dia menilai, pembangunan hunian juga harus memperhatikan kebutuhan papan, kelayakan hidup, serta budaya masyarakat. "Persoalannya bukan hanya soal suplai rumah, melainkan juga kesiapan masyarakat menerima konsep tersebut," kata Ghozi.

Politisi PKS itu memberi contoh kawasan padat seperti Cakung, Jakarta Timur, di mana generasi muda sulit memiliki rumah sendiri dan akhirnya bergantung pada orang tua atau mertua. 

Pembangunan vertical housing oleh Pemprov Jakarta dan Sarana Jaya menjadi solusi, meski pemahaman masyarakat masih terbatas. "Kalau disebut vertical housing mereka bingung, tapi kalau dibilang rusun, baru mereka paham," ujarnya.

Ghozi juga menekankan pentingnya kualitas dan keberlanjutan hunian. Menurutnya, hunian vertikal harus ramah disabilitas, terhubung dengan transportasi publik, serta mampu menghadirkan lingkungan bersih dan nyaman.

"Rusun bukan sekadar bangunan, tetapi ruang hidup manusia yang harus kita hidupkan kembali," pungkasnya.