Dalam 2 Tahun, Ditargetkan Tak Ada Warga Jakarta yang BAB Sembarangan

AKURAT.CO Sebanyak 850 kepala keluarga (KK) di sembilan kelurahan di Jakarta masih terpaksa buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi ini memantik langkah cepat dari DPRD Provinsi Jakarta, untuk menyiapkan strategi total guna memberantas persoalan klasik ini.

Anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Fraksi Demokrat, Ali Muhammad Johan, menegaskan DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyusun berbagai langkah konkret untuk mempercepat penyediaan jamban layak bagi warga.

"Langkahnya menyeluruh melalui pendekatan fisik lewat pembangunan infrastruktur sanitasi, regulatif melalui Perda Air Limbah Domestik, edukatif lewat sosialisasi massal, hingga pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi biogas," kata Johan saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (4/8/2025).

Baca Juga: Masih BAB Sembarangan, 850 Keluarga di Jakarta Tak Punya Jamban yang Layak

Semua pendekatan ini, harus dijalankan secara terstruktur dan lintas sektor. Pemerintah kota menargetkan dalam waktu 1 hingga 2 tahun, wilayah seperti Jakarta Selatan dapat bebas dari BABS sepenuhnya.

Namun hingga Juli lalu, DPRD Provinsi belum menetapkan pos anggaran khusus untuk pembangunan septic tank komunal. Sebagai solusinya, DPRD mendorong pendanaan alternatif dari BUMD, program CSR perusahaan, hingga dana PMD.

"Saya mewakili Komisi A meminta agar lurah dan SKPD seperti Dinas SDA segera melakukan pendataan akurat terhadap warga yang belum memiliki septic tank. Tanpa data yang presisi, pembangunan akan rawan salah sasaran," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengungkap, masih ada sembilan kelurahan yang warganya belum memiliki akses jamban layak, dan masih menjalankan praktik buang air besar sembarangan (BABS).

Wakil Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Dwi Oktavia, mencatat 850 kepala keluarga (KK) disebut hidup tanpa fasilitas sanitasi yang memadai. 

Baca Juga: Aras Gading Muda Jakarta Juara Kejurnas Antarklub U-18 2025 Kategori Putra

"Masih ada sembilan kelurahan yang masih menjadi locus buang air besar sembarangan," ujar Dwi, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan septic tank komunal di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (28/7/2025).

Kesembilan kelurahan tersebut tersebar di empat kota administratif, yakni Jakarta Utara sebanyak 4 kelurahan, Jakarta Barat sebanyak 2 kelurahan, Jakarta Timur sebanyak 2 kelurahan, dan 1 kelurahan di Jakarta Utara. 

Menurutnya, masalah ini kerap ditemukan di permukiman padat yang minim lahan untuk pembangunan septic tank pribadi maupun MCK komunal.

Untuk itu, Pemprov Jakarta menggandeng sejumlah instansi seperti Dinas Sumber Daya Air, para lurah, hingga camat untuk mencarikan solusi berbasis partisipasi warga.

Jika ditemukan lahan, maka septic tank komunal akan dibangun. Namun jika tidak tersedia, pendekatan rumah tangga akan diutamakan. "Kalau tidak memungkinkan, maka dilakukan intervensi di tingkat rumah tangga," kata Dwi.