DPRD Jakarta Desak Digitalisasi Sistem Parkir, Terkoneksi Langsung ke Bapenda

AKURAT.CO Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Nova Harivan Paloh, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera melakukan digitalisasi sistem parkir secara serentak di seluruh wilayah Ibu Kota.

Menurutnya, penerimaan tarif parkir wajib terkoneksi langsung dengan Unit Pengelola (UP) Perparkiran agar tidak lagi terjadi kehilangan potensi retribusi parkir yang menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Paling penting harus digitalisasi. Benar-benar harus lihat ke depan. Jangan lagi pakai karcis parkir manual dan pembayaran manual," kata Nova saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Baca Juga: DPRD Minta Dishub Jakarta Setop Sistem Pembayaran Parkir Tunai

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, selain sistem yang diperbarui, para juru parkir juga harus dilatih agar mampu menggunakan alat berbasis digital yang kini semakin canggih.

"Pelatihan agar ada modernisasi, jadi handal memakai alat tadi, karena harus ada updating setiap hari," ujarnya.

Nova menyebut, idealnya sistem digitalisasi ini juga terkoneksi langsung dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sehingga data pendapatan parkir bisa dipantau secara real time.

"Ketika masuk data, bisa langsung terhubung data center. Jadi, per hari kita bisa lihat pengelola parkir hari ini pendapatannya berapa," tuturnya.

Tak hanya mencegah kebocoran, digitalisasi juga dinilai akan memangkas waktu dalam proses pelaporan dan pembaharuan data parkir.

"Kalau by ticket, kita harus tunggu penghitungan manual. Kalau online, data centernya jelas dan bisa terhubung dengan Bapenda," tandasnya.